Bengkulu-Kepala Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari mengatakan, pihaknya dewasa ini fokus melakukan intervensi terhadap sebanyak 97.000 lebih keluarga berisiko stunting.
Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari mengatakan, data tersebut berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga (PPK-2023) yang tersebar di berbagai tingkat kesejahteraan dan daerah yang ada di Provinsi Bengkulu.
“Sekarang kita terus fokus pada intervensi terhadap keluarga-keluarga yang berisiko mengalami stunting, karena disebabkan oleh faktor kesehatan dan lingkungan yang tidak bersih,” kata Zamhari pada acara rembuk stunting tingkat Provinsi Bengkulu, di Bengkulu, Kamis (28/3/2024).
Menyikapi hal ini, katanya BKKBN Bengkulu terus meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam program percepatan penurunan stunting, dengan menyasar keluarga berisiko stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Yuliswani mengatakan, Pemprov Bengkulu terus melakukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai target nasional sebesar 14 persen di tahun 2024.
Salah satu upaya tersebut, melaksanakan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2024 bersama stakeholder terkait. Hall ini merupakan rangkaian untuk memasukkan usulan dalam Musrembang RKPD 2025 mendatang.
Selain itu, berdasarkan data rilis terbaru sementara, kasus stunting Bengkulu berada pada angka 20,2 persen. Rembuk Stunting yang melibatkan unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, dinas teknis terkait provinsi dan kabupaten dan kota serta jajaran akademisi ini, menghasilkan 5 komitmen bersama.
Dijelaskan, lima kometmen bersama itu, antara lain, menetapkan target percepatan penurunan stunting Provinsi Bengkulu berbasis SKI/SSGI sebesar 13,5 persen untuk mendukung pencapaian target nasional.
Selanjutnya meningkatkan dukungan anggaran dan kualitas intervensi layanan bagi setiap sasaran prioritas stunting sesuai dengan kewenangannya dan meningkatkan kinerja kelembagaan TPPS melalui efektivitas koordinasi dan kinerja setiap bidang.
Selain itu, meningkatkan peran multi sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting dan yang kelima, pengembangan praktik baik dan inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Hal ini, kata Yuliswani tentu harus disosialisasikan ke seluruh stakeholder supaya angka stunting bisa diturunkan, karena stunting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja, seperti Dinas Kesehatan, tapi seluruh pihak harus berkolaborasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas sesuai perannya masing-masing.(min)
