BENGKULU, HATAPAN BARU– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu menemukan dugaan aktivitas perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Ketahun di luar Hak Guna Usaha (HGU) dan kawasan sempadan Sungai Serangai. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak 2012 hingga 2026.
Temuan itu diperoleh berdasarkan hasil kajian dan pemantauan lapangan yang dilakukan WALHI Bengkulu di sepanjang daerah aliran Sungai Serangai yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet milik PTPN VII Ketahun.
Direktur WALHI Bengkulu, Dodi Faisal, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan tanaman karet milik perusahaan hanya berjarak sekitar 2 hingga 5 meter dari garis sempadan Sungai Serangai.
Menurut Dodi, kondisi tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
“Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 mengatur garis sempadan sungai kecil paling sedikit 50 meter dan sungai besar 100 meter. Sementara tanaman karet milik perusahaan rata-rata hanya berjarak 2 hingga 5 meter dari Sungai Serangai,” kata Dodi.
Ia menilai, aktivitas perkebunan yang terlalu dekat dengan badan sungai berpotensi mengganggu fungsi sempadan dan menimbulkan dampak ekologis. Apabila ditemukan kerusakan lingkungan, menurut dia, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dodi menyebut sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut, antara lain Pasal 98, Pasal 99, Pasal 104, dan Pasal 109, sebagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menilai dugaan pelanggaran lingkungan tersebut.
Selain persoalan sempadan sungai, WALHI juga menyoroti dugaan aktivitas perkebunan di luar wilayah HGU. Dodi mengatakan, kegiatan penanaman dan penyadapan karet di luar areal HGU sejak 2012 hingga 2026 berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Potensi kerugian tersebut, menurut dia, berkaitan dengan hilangnya penerimaan negara dan daerah, termasuk pajak, retribusi, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kami menduga sejak 2012 hingga 2026 PTPN VII Ketahun juga melakukan aktivitas penanaman dan penyadapan karet di luar HGU. Jika terbukti, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus menunjukkan adanya penguasaan tanah negara yang perlu ditindaklanjuti secara hukum,” ujarnya.
Ia juga merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai landasan hukum yang perlu dikaji dalam dugaan aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Dodi menegaskan, pemantauan yang dilakukan WALHI merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kontrol sosial terhadap aktivitas perusahaan maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui temuan tersebut, WALHI Bengkulu mendorong agar dugaan aktivitas perkebunan di luar HGU dan kawasan sempadan Sungai Serangai ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, mencegah kerusakan lingkungan, serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat.(Rls Walhi)..
Editor. : Usmin
