Bengkulu-Persoalan tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur, masih terus berpolemik. Sehingga akhirnya Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah proaktif dengan menggelar rapat fasilitasi untuk kedua kabupaten yang bertetangga tersebut.
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar langsung memimpin rapat. di ruang Rapat Raflesia, Kantor Gubernur Bengkulu.
Rapat dihadiri oleh Kabiro Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu, DLHK Provinsi Bengkulu, Biro Hukum Provinsi Bengkulu, Kanwil BPN, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur pada Kamis (5/9).
Asisten I Khairil Anwar, hasil dari rapat tersebut menghasilkan kesepakatan antara perwakilan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur untuk melakukan pengecekan ulang posisi tapal batas wilayah, yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Dalam rapat tersebut disepakati untuk melakukan pengecekan ulang posisi tapal batas sesuai dengan titik koordinat yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur,” kata Khairil Anwar.
Pengecekan tapal batas ini direncanakan akan dilaksanakan pada awal Desember 2024, dengan mempertimbangkan agenda pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November.
“Kita akan melaksanakan pengecekan ulang tapal batas sesuai titik koordinat yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2017, setelah Pilkada, tepatnya pada 2 Desember 2024,” tambah Khairil.
BPN akan dilibatkan dalam pengecekan tersebut karena penentuan titik koordinat membutuhkan alat khusus dan keahlian yang dimiliki BPN.
Khairil: Sekolah Politik Muda Diharapkan Jadi Bekal Penting Sebelum Terjun ke Dunia Politik
“Kita akan melibatkan BPN untuk memastikan titik koordinat yang tepat, karena mereka memiliki peralatan dan sumber daya yang mampu mengukur dengan akurat,” jelasnya.
Khairil berharap pengecekan ulang ini dapat menyelesaikan polemik sehingga kedua belah pihak bisa menerima hasilnya dengan baik.
Khairil juga menegaskan bahwa pengecekan ini bukan dimaksudkan untuk mengubah Permendagri Nomor 104 Tahun 2017, melainkan untuk memastikan posisi pilar atau patok batas wilayah sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan.
“Kami berharap pengecekan ini dapat menjawab keraguan masyarakat, sesuai dengan harapan Gubernur Rohidin agar permasalahan tapal batas ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya konflik,” tutup Khairil Anwar.
