Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong perbaikan pencatatan asal crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah yang diekspor melalui pelabuhan luar daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kontribusi Bengkulu sebagai daerah penghasil sawit tercatat secara akurat, sekaligus memperkuat dasar penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk pembangunan infrastruktur.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan, produksi CPO Bengkulu mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun. Namun, besarnya produksi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam data ekspor karena sebagian komoditas dikirim melalui pelabuhan di daerah lain.
Hal itu disampaikan Mian dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Ekspor CPO untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu” di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (26/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana.
Menurut Mian, sebagian CPO asal Bengkulu selama ini dikirim melalui Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat. Kondisi tersebut berpotensi membuat kontribusi Bengkulu dalam perdagangan ekspor tidak tercatat secara utuh.
“Ke depan, kita ingin memastikan produksi CPO Bengkulu tercatat dengan baik. Bengkulu termasuk dalam jajaran 10 besar produsen CPO di Indonesia, tetapi volume ekspor yang benar-benar berasal dari Bengkulu belum tercatat secara optimal,” kata Mian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mian mengusulkan agar setiap pengiriman CPO dilengkapi surat pencatatan asal barang. Dengan demikian, asal komoditas tetap dapat diidentifikasi meskipun pengiriman dilakukan melalui pelabuhan di luar Bengkulu.
Pencatatan itu diharapkan memperkuat argumentasi pemerintah daerah dalam memperjuangkan pembagian DBH sawit yang lebih proporsional. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan yang dibutuhkan masyarakat.
“Karena itu, nanti kita tegaskan agar harus ada surat pencatatan asal barang. Tujuannya supaya DBH sawit kita untuk pembangunan jalan bisa kita suarakan ke pemerintah pusat, sehingga alokasinya tidak diberikan sekadarnya,” ujar Mian.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana mengatakan, sektor perkebunan merupakan salah satu penopang perekonomian daerah. Potensi tersebut perlu dikelola secara terintegrasi agar kontribusinya terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi semakin optimal.
“Hasil perkebunan Bengkulu ini cukup besar dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Ini harus kita fokuskan bersama agar ekspor Bengkulu benar-benar optimal,” kata Wahyu.
Editor. : Usmin
