Bengkulu-Sekretaris Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), Daerah Bengkulu, Arif Wahyudi menyebutkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dipastikan akan berdampak pada bisnis perhotelan
“Khusus Bengkulu 60 persen konsumen hotel dan restoran masih pada belanja pemerintah, wisatawan belum bisa diandalkan,” ujar Arif Wahyudi ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/2/2025).
Selama ini tingkat keterisian hotel-hotel di Bengkulu banyak oleh acara pemerintah, monitoring evaluasi, asesmen, pelatihan, audit, seminar, dan lainnya. “Bila program tersebut dihilangkan akibat efisiensi anggatan dipastikan hotel-hotel di Bengkulu akan sepi,” ujarnya.
Efisensi anggaran menurutnya akan terasa pada April mengingat biasanya Januari hingga Maret pada posisi Low Session. “Kami melihat dampaknya akan terasa pada April. Karena belanja pemerintah dimulai April. Biasanya kalau Januari hingga Maret hunian hotel sepi karena pemerintah belum membelanjakan anggaran,” sebut dia.
Ketika ditanya menyoal adakah kemungkinan merumahkan karyawan? Dia katakan sampai dengan Januari belum ada hotel dan restoran yang melaporkan ke PHRI. Namun ia menduga pada April, Mei, Juni, apabila efisiensi anggaran dijalankan maka akan ada hotel yang merumahkan karyawan.
“Kami terpaksa menyesuaikan, ketika pemerintah melakukan efiseinsi anggaran maka tidak ada pilihan lain bagi kami kecuali mengefisiensikan karyawan bisa dirumahkan, atau mekanisme lain untuk mengurangi beban operasional,” jelasnya.
Ia menjelaskan semua berdampak seperti transportasi, pesawat terbang, restoran, hotel hingga pedagang karena banyak vendor hotel menggunakan jasa pedagang, peternak, petani untuk suplai kebutuhan hotel.
Ia menyatakan di Bengkulu anggota PHRI sebanyak 114 hotel, 16 hotel berbintanflg dengan total kamar mencapai 1.000 kamar. Dari jumlah itu, menyerap tenaga kerja paling tidak 700 orang. “Bayangkan kalau terjadi efisiensi kami haru memangkas 50 persen karyawan akan banyak karyawan dirumahkan,” ujarnya.
Reporter : FIR
Editor : Usmin
