Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dorong terciptanya industri pergadaian yang lebih kompetitif, efisien dan berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahanatas POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
Regulasi ini diterbitkan sebagai bentuk dukungan OJK terhadap kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mempercepat inklusi keuangan, serta meningkatkan indeks kemudahan berusaha, khususnya melalui penyederhanaan perizinan bagi usaha pergadaian pada lingkup wilayah kabupaten dan kota.
OJK memandang bahwa kebutuhan akses pembiayaan masyarakat terus meningkat, terutama bagi kelompok yang belum terlayani optimal oleh lembaga jasa keuangan formal. Selain itu, pelaku usaha pergadaian membutuhkan ruang gerak yang lebihfleksibel agar mampu bersaing dan tumbuhdengan tata kelola yang tetapprudent.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, OJK melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada POJK 39 Tahun 2024 untuk menciptakan kemudahan berusaha, menyederhanakan persyaratan administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
Adapun beberapa perubahan pokok ketentuan yang diatur dalamPOJK Nomor 29 Tahun 2025 antara lain, Penyederhanaan persyaratan izin usaha untuk lingkup wilayah usaha kabupaten dan kota, bagi pelaku usaha Pergadaian yang telah beroperasi namun belum memiliki izin usaha dari OJK;
Penyesuaian ketentuan mengenai rangkap jabatan penaksir, Kemudahan pemberian pinjaman melalui penyesuaian data historis debitur yang tidak material, Penambahan ketentuan untuk pembukaan kantor cabang di luar negeribagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, Penyesuaian masa peralihan pemenuhan ekuitas minimum dan rasio ekuitas terhadap modal disetor,
Penyederhanaan mekanisme dan dokumen persyaratan perubahan kepemilikan yang tidak mengubah pemegang saham pengendali,
Percepatanjangkawaktupemberianrekomendasidalamprosespencatatanpenerbitanefek, Penyederhanaan penggunaan akad lain pada kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah, Dukungan perusahaan pergadaian konvensional yang melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap Perusahaan Pergadaian syariah baru hasil pemisahan UUS.
Perluasan sumber pendanaan Perusahaan Pergadaian syariah yang berasal dari pihak yang menyelengggarakan kegiatan usaha secara konvensional dan Perluasan skema kerja sama Perusahaan Pergadaian konvensional dengan LJK syariah dalam bentuk pinjamanbersama (jointfinancing).
POJK Nomor 29 Tahun 2025mulaiberlakusejakdiundangkanyaitupada 26 November 2025. Sehubungan dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha pergadaian lingkup kabupaten dan kota, serta sesuai amanat Pasal 113 jo.
Pasal 319 Undang-UndangNomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur kewajiban perizinan bagi pihak yang telah menjalankan usaha gadai sebelum berlakunya UU P2SK paling lambat 12 Januari 2026, OJK mengimbau agar pelaku usaha gadai yang belum memiliki izin usaha segera mengajukan permohonan izin melalui Kantor OJK sesuai tempat/kedudukan pelaku usaha gadai.
Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk memastikan kegiatan usaha gadai berjalan dengan tata kelola yang baik dan menjaga integritas industri pergadaian nasional.
Editor : Usmin
