Bengkulu- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali memfasilitasi rapat tindak lanjut penyelesaian konflik Agraria antara PT BRS dengan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko.
Rapat penyelesaian kasus Agraria ini dipimpin Asisten II Pemprov Bengkulu, Raden Ahmad Denny, di kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (17/10/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Forum Aliansi Bengkulu menegaskan meski tidak menolak investasi, tapi mereka meminta hak untuk mengawasi kegiatan para investor demi memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. “Kami berhak mengawasi aktivitas investor yang beroperasi di daerah kami,” ujar salah satu perwakilan aliansi.
Selain itu, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Ridhoan Parlaungan Hutasuhut menyarankan agar data-data terkait tuntutan Agraria lebih transparan.
Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk mencegah masalah ini terus berlarut. “Harapan kami, data-data dari perusahaan dan Kanwil harus lebih jelas untuk menghindari berlarut-larutnya masalah ini,” katanya.
Dari pihak Kanwil BPN Bengkulu menjelaskan, penomoran Hak Guna Usaha (HGU) PT BRS, telah habis masa berlakunya sejak 2018, kini sedang dalam proses perpanjangan, dan minta semua pihak harus tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku.
Sementara itu, Mizana, perwakilan masyarakat dari Desa Pasar Tebat, Bengkulu Utara, mempertanyakan status plasma yang menurutnya belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat.
“Kami merasa tidak pernah diberi penjelasan terkait plasma, dan hingga kini belum ada kejelasan,” ungkap Mizana. Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan damai bagi semua pihak, demi kesejahteraan masyarakat sekitar serta kelangsungan investasi di Bengkulu.
Reporter : Usmin
Editor : M Rareza Rebi Aldo
