Bengkulu -Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menggelar rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (21/4/2026), guna membahas dukungan terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut.
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan dihadiri Bupati Bengkulu Utara. Salah satu agenda utama adalah usulan peralihan status sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Mian mengatakan, secara prinsip usulan peralihan aset telah disetujui dan akan segera ditindaklanjuti secara administratif.
“Ini sudah menjadi direktif untuk segera diproses. Saat ini masih berupa surat jawaban administratif, namun dalam satu hingga dua hari ke depan surat resminya akan diterbitkan,” ujarnya.
Sejumlah aset yang diusulkan untuk dialihkan antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Air Napal, eks Gedung Dinas Kehutanan, Gedung UPP Karet, Balai Benih Ikan, serta lahan di dua lokasi. Pengalihan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan dan mendukung pengembangan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
Mian menegaskan pentingnya sinkronisasi data sebelum proses pengalihan dilakukan.
Ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan kesesuaian data guna menghindari kendala di kemudian hari.
“Data harus sesuai terlebih dahulu di BPKAD. Proses ini harus berjalan paralel agar tidak menimbulkan persoalan ke depan,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp118 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Bengkulu Utara pada tahun ini. Anggaran tersebut mencakup pembangunan enam ruas jalan dan satu jembatan provinsi.
Adapun ruas jalan yang akan dibangun meliputi SP Sukarami–Unit III–Padang Jaya, D6 Ketahun–Giri Mulya, Giri Mulya–Atas Tebing, Kerkap–Tanjung Agung Palik–Lubuk Durian, SP Gunung Selan–Lais, serta Ketahun–Napal Putih.
Sementara itu, satu jembatan yang akan dibangun adalah Jembatan Sebayur di Bengkulu Utara.
Editor : Usmin
