BENGKULU , HARAPAN BARU– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Sinergi antarlembaga penegak hukum dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan keuangan.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Provinsi Bengkulu, Selasa (17/11/2026).
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, mengatakan koordinasi antar-aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan penanganan perkara berjalan efektif, terutama terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Menurut Feriansyah, hingga 14 November 2026, OJK telah menyelesaikan 192 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap atau P-21. Perkara tersebut terdiri atas 152 kasus perbankan, 10 kasus pasar modal, 25 kasus asuransi dan dana pensiun, serta lima kasus pembiayaan.
Dalam proses penanganan perkara, OJK juga melakukan berbagai upaya paksa bersama aparat penegak hukum, antara lain penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Kinerja penyidikan OJK juga mendapat pengakuan dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. OJK meraih predikat Penyidik Terbaik kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga selama empat tahun berturut-turut, yakni pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.
Feriansyah menegaskan, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan membutuhkan kerja sama aktif dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Koordinasi tersebut telah dibangun melalui nota kesepahaman dan pedoman kerja antara OJK, Kejaksaan, dan Polri, khususnya dalam pencegahan, penegakan hukum, serta penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Ia menambahkan, penguatan sinergi semakin penting menyusul perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Undang-undang yang diundangkan pada 17 Juni 2026 tersebut membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan penegakan hukum, khususnya mekanisme penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Mekanisme ini dapat diterapkan pada setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan hak korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan kondisi sosial akibat tindak pidana.
Dalam kerangka tersebut, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat menjadi alternatif sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Sementara itu, pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium setelah mempertimbangkan alternatif penyelesaian dan pemidanaan lainnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, OJK berharap terbangun kesamaan persepsi antara penyidik OJK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Penguatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor : Usmin










