Bengkulu,- Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, terus menggelar kunjungan kerja untuk mengevaluasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Menjelang akhir Desember 2022 baru ini evaluasi dan monitoring P2S dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Monev tersebut digelar dalam rangka pendampingan pelaksanaan, pembinaan sekaligus mengevaluasi pemanfaatan penggunaan aplikasi elsimil dan google form kasus stunting di daerah.
Kunjungan kerja Ketua TPPS provinsi pada Senin,(26/12/2022) itu, didampingi Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Heriyandi Roni, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Rusman Efendi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Bengkulu Tengah, Wijaya Atmaja, dan sejumlah pejabat di lingkup BKKBN Provinsi Bengkulu.
Wagub Rosjonsyah menyebutkan mengatakan, upaya menurunkan stunting perlu dilakukan pendekatan kepada keluarga berisiko stunting, yang dilakukan melalui tim pendamping keluarga (TPK) di tingkat desa.
TPK dapat menggunakan media aplikasi elsimil dan google form dalam pendampingan yang maksimal. Sehingga nantinya dapat menekan potensi risiko stunting di tengah masyarakat.
Stunting dapat disebabkan beberapa faktor, selain akibat kekurangan gizi yang kronis juga disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, peran TPK sangat membantu dalam mencegah stunting dari sektor hulu.
Rumah Pangan
Sementara itu, Penjabat Bupati Bengkulu Tengah mengatakan, pemerintah daerah setempat mengembangkan inovasi dengan membentuk rumah pangan untuk mengentaskan stunting dan gizi buruk bagi keluarga berpotensi risiko stunting.
Ia mengajak segenap komponen pemerintah dan masyatakat di daerah itu untuk bergandengan dalam mengentaskan stunting di Bengkulu Tengah yang masih terbilang tinggi mencapai 25,5 persen.
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka stunting di Provinsi Bengkulu mencapai 22,1 persen. Terdapat di dalamnya sebesar 25,5 pesen di Bengkulu Tengah. Angka dan kasus tersebut menjadi isu serius menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Mengimplementasikan perpres tersebut memerlukan sinergitas lintas sektor dimana pemerintah dan masyarakat berperan penting mengentaskan stunting, ujarnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Rusman Efendi. Ia mengatakan, perlunya monitoring yang digelar secara maraton di kabupaten dan kota di Bengkulu, untuk mengoordinir kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja percepatan penurunan stunting.
Bengkulu Tengah, berdasarkan hasil PK 21 merilis keluarga berisiko stunting mencapai 16.978 keluarga yang tersebar di 11 kecamatan d daerah itu.
Penyebab stunting dapat diakibatkan oleh lingkungan tidak sehat, dimana terdapat sebanyak 10.069 keluarga dengan lingkungan yang tidak sehat. Melalui monev P2S ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja TPPS Kabupaten Bengkulu Tengah, demikian Rusman. (irs)
