KKI 2026: UMKM Indonesia Makin Berdaya, Makin Mendunia
Jakarta– Gelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 resmi ditutup oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Aida S. Budiman, di Hall A dan B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (23/8/2026).
KKI 2026 yang berlangsung pada 20–23 Agustus 2026 menjadi salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan KKI tahun ini diikuti 560 UMKM secara luring dan 1.860 UMKM melalui pameran daring pada platform digital KKI. Produk yang ditampilkan beragam, mulai dari wastra, ready to wear, makanan dan minuman, home decor, hingga karya kreatif generasi muda.
Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 27 kementerian/lembaga, 24 asosiasi, praktisi, akademisi, influencer, serta perbankan.
Dari penyelenggaraan KKI 2026, tercatat capaian penjualan sebesar Rp144,2 miliar, business matching senilai Rp169,9 miliar antara 192 UMKM dengan mitra dari 16 negara, serta pembiayaan perbankan kepada UMKM mencapai Rp285 miliar.
Aida S. Budiman mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi, terutama di tengah kondisi global yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, KKI 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi dan transaksi, tetapi juga memperkuat ekosistem pengembangan UMKM yang berorientasi pada dampak.
Penguatan dilakukan melalui kolaborasi, pengembangan ekosistem dari hulu hingga hilir, inovasi merek lokal oleh generasi muda, serta penerapan prinsip keberlanjutan.
“Setiap tahun, dengan penuh rasa syukur kami adakan KKI agar UMKM Indonesia bisa terus tumbuh, tangguh, dan berdaya saing. Tapi, UMKM perlu mempunyai ekosistem yang menjadi tujuan berkelanjutan agar tumbuh, tangguh, dan berdaya saingnya UMKM Indonesia terus berlangsung,” ujar Aida dalam Seremoni Penutupan KKI 2026 di JICC Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Mempersiapkan UMKM Mengakses Pembiayaan
Bank Indonesia juga terus memperkuat kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan. Tantangan pembiayaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan usaha, persepsi risiko, serta kemampuan mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan.
Untuk itu, pengembangan UMKM dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan rekam jejak keuangan, peningkatan visibilitas UMKM, serta perluasan akses pasar.
Bank Indonesia juga mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan untuk memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan.
Aida menegaskan, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar semakin banyak UMKM memperoleh pembiayaan, berkembang, dan naik kelas.
“Bank Indonesia berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand,” jelasnya.
Dari sisi supply, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mendorong perluasan pembiayaan inklusif.
Dari sisi demand, digitalisasi pembayaran melalui QRIS turut membantu membangun rekam jejak usaha UMKM sehingga dapat mendukung kesiapan mereka dalam mengakses pembiayaan.
“Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Aida.
