Bengkulu – Bertepatan HUT RI ke 82, Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia( ASPI) dan Industri Sisatem Pembayaran, meluncurkan dua kebijakan pembayaran domestik, yaitu kebijakan merchant Discoun Rate (MDR) Qris 0 % dan Kartu Keredit Indonesia( KKI) Segmen Ritel.
“Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia( BSPI) 2030 untuk mewujudkan sistem pbayaran nasional yang berdaulat, efisien,inklusif dan berkelanjutan,” ujar Kepala Bank Indonesia( BI) Perwakilan Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat secara tertulis.
Dikatakan, secara nasional, penggunaan QRIS terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta, termasuk 6,23 juta pengguna baru sepanjang Januari-Juni 2026.
Sementara jumlah merchant telah mencapai 44,86 juta pelaku usaha, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan UMKM. Sepanjang semester I 2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai Rp1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dikatakan Wahyu, pertumbuhan pembayaran digital juga terlihat di Provinsi Bengkulu. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu mencapai 309.930 pengguna dengan 257.757 merchant.
Dimana volume transaksi QRIS di Bengkulu tercatat mencapai 60.650.133 transaksi. Sementara penggunaan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), yang meliputi kartu debit dan kartu kredit, selama 2026 mencapai 13,8 juta transaksi.
MDR QRIS 0 Persen Diperluas
Untuk semakin mendorong penggunaan pembayaran digital, Bank Indonesia akan memperluas kebijakan MDR QRIS 0 persen mulai 1 Oktober 2026.
Dalam kebijakan tersebut, seluruh kategori merchant tidak dikenakan MDR untuk transaksi QRIS sampai dengan Rp100.000.
Khusus merchant kategori Usaha Mikro (UMI), MDR QRIS 0 persen tetap berlaku untuk transaksi sampai dengan Rp500.000. Sementara konsumen tetap tidak dikenakan biaya tambahan saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya transaksi yang ditanggung pelaku usaha, meningkatkan penerimaan pembayaran digital serta memperluas manfaat QRIS bagi masyarakat.
Kebijakan itu sekaligus menjadi bentuk keberpihakan terhadap UMKM yang memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja.
KKI Segmen Ritel Resmi Diluncurkan
Selain QRIS, Bank Indonesia juga meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel.
Sebelumnya, KKI Segmen Pemerintah telah digunakan untuk mendukung transaksi belanja pemerintah pusat maupun daerah. Sementara KKI Segmen Ritel ditujukan bagi masyarakat dan korporasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun kegiatan usaha.
KKI merupakan instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit atau penundaan pembayaran. Pemrosesan transaksinya dilakukan di dalam negeri melalui infrastruktur sistem pembayaran nasional.
Penerbitan, plafon kredit, penggunaan hingga pembayaran tagihan KKI Segmen Ritel mengikuti hasil penilaian kredit dan kebijakan masing-masing bank penerbit.
Ditegaskan Wahyu, pada tahap awal, KKI Segmen Ritel tersedia dalam bentuk kartu digital dan dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi QRIS melalui tiga metode.
Pertama, Merchant Presented Mode (MPM), yakni pelaku usaha menampilkan kode QRIS untuk dipindai konsumen.
Kedua, Consumer Presented Mode (CPM), yaitu konsumen menampilkan kode QR dari aplikasi pembayaran untuk dipindai oleh pelaku usaha.
Ketiga, QRIS Tanpa Pindai atau QRIS TAP, yakni pembayaran dengan mendekatkan telepon pintar ke perangkat pembayaran yang mendukung teknologi Near Field Communication (NFC).
Transaksi KKI melalui QRIS dapat dilakukan hingga maksimal Rp10 juta per transaksi.
Sejak 17 Agustus 2026, KKI telah diterbitkan oleh delapan Penyedia Jasa Pembayaran, yakni BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega dan Bank Syariah Indonesia yang mengembangkan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Ke depan, fitur dan layanan KKI Segmen Ritel akan terus dikembangkan, termasuk untuk mendukung berbagai metode transaksi menggunakan kartu fisik.
Dsigitalisasi Pembayaran Diperkuat di Bengkulu
Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama pemerintah daerah, perbankan, industri sistem pembayaran, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku usaha terus memperluas penggunaan QRIS di seluruh wilayah Bengkulu.
Penguatan digitalisasi dilakukan melalui berbagai program, salah satunya dengan mendorong digitalisasi penerimaan pemerintah daerah melalui penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Bank Indonesia juga menjalankan QRIS Banking Race (QBR) 3.0 yang melibatkan perbankan untuk mengakuisisi pengguna dan merchant baru sekaligus mendorong transaksi QRIS secara aktif.
Program tersebut menyasar UMKM, SPBU, lokasi wisata, pasar tradisional, sekolah, koperasi hingga kantin.
Digitalisasi juga diarahkan ke wilayah perdesaan, perbatasan dan daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T). Di Kabupaten Kaur, misalnya, dibentuk Desa Kreatif Digital Linau yang disinergikan dengan Festival Gurita untuk memperluas penggunaan QRIS oleh UMKM dan masyarakat pesisir.
Sementara di Pulau Enggano, Bank Indonesia menyelenggarakan Garuda Pesisir yang dirangkaikan dengan Enggano Island Fun Run, QRIS Jelajah Enggano, Bazar UMKM, deklarasi SEPAKAT serta peluncuran program SIGAP atau Siap Go DigitAl Pulau Enggano.
Upaya digitalisasi juga hadir dalam Festival Tabut 2026. Dalam kegiatan tersebut, BI menghadirkan gerai elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, edukasi QRIS dan pelindungan konsumen, promosi transaksi QRIS, penukaran uang Rupiah tidak layak edar dengan pembayaran nontunai melalui Pospay serta layanan penukaran uang logam melalui Koinan.id.
Program QRIS Jelajah Indonesia 2026 dengan tema “Jelajah Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan QRIS” juga digelar dari Kota Curup hingga Kota Bengkulu.
Program tersebut mencakup kurasi kuliner legendaris dan hidden gem, pembuatan konten bersama kreator kuliner, perluasan merchant QRIS serta edukasi pembayaran digital kepada masyarakat dan pelaku UMKM.
QRISperience hingga QRIS Heritage Rp81
Dalam rangka Pekan QRIS Nasional 2026, BI Bengkulu turut menyelenggarakan QRISperience Week Bengkulu 2026 pada 13-14 Agustus 2026 di Bencoolen Mall.
Kegiatan tersebut menghadirkan edukasi penggunaan dan keamanan QRIS, pelindungan konsumen, pameran UMKM, gerai pembayaran pajak daerah, layanan dan promosi perbankan serta berbagai kompetisi masyarakat.
Masyarakat juga diperkenalkan dengan QRIS Antarnegara atau QRIS Cross-Border yang memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan pembayaran di negara mitra menggunakan aplikasi pembayaran domestik.
Sebaliknya, wisatawan dari negara mitra dapat bertransaksi di merchant QRIS Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya.
Rangkaian Pekan QRIS Nasional kemudian dilanjutkan melalui program QRIS Heritage Rp81 pada 16-17 Agustus 2026.
Melalui sinergi dengan Museum dan Cagar Budaya serta Pemerintah Provinsi Bengkulu, masyarakat dapat menikmati tiket masuk Rumah Pengasingan Bung Karno dan Benteng Marlborough hanya dengan membayar Rp81 menggunakan QRIS.
Program yang memadukan edukasi sejarah, pariwisata dan pengalaman pembayaran digital tersebut berhasil menarik total 1.430 kunjungan.
BI Bengkulu juga terus memperkuat literasi pembayaran digital melalui edukasi kepada mahasiswa, pelajar, komunitas perempuan, lansia dan masyarakat umum.
Materi edukasi tidak hanya mencakup penggunaan QRIS, tetapi juga pelindungan konsumen, kewaspadaan terhadap penipuan digital, verifikasi nama merchant, pemeriksaan notifikasi dana masuk, penggunaan aplikasi pembayaran resmi serta pemahaman Cinta, Bangga dan Paham Rupiah.
Dengan berbagai langkah tersebut, perluasan pembayaran digital di Bengkulu diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah pengguna dan merchant, tetapi juga memperkuat frekuensi transaksi, memperluas ekosistem digital, mendorong penerimaan daerah serta memperkuat UMKM.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, industri sistem pembayaran, perbankan, pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas dan seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut diarahkan untuk menghadirkan inovasi sistem pembayaran yang aman, efisien, inklusif dan berdaulat, sekaligus menjaga stabilitas sistem pembayaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Editor ; Usmin
