Bengkulu Tengah-Meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Dexlite dan sejenisnya belakangan mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri.
Untuk itu, dia mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu untuk mengkaji ulang Standar Biaya Umum (SBU), khususnya anggaran operasional kendaraan dinas, agar tetap sesuai dengan kondisi harga BBM saat ini.
“Anggaran BBM kendaraan dinas berlaku saat ini dinilainya tidak relevan lagi dengan kenaikan harga BBM non subsidi jenis Dexlite dan sejenisnya, sehingga jika tidak ada penyesuaian, maka pejabat yang menggunakan kendaraan dinas berpotensi harus menanggung sendiri biaya tambahan operasional,” kata Fepi Suheri kepada wartawan, Senin (20/4/2026).
Ia mengatakan, biaya tetap menggunakan SBU yang berlaku sekarang, maka otomatis biaya operasional yang tersedia tidak mencukupi. Karena itu, dirinya minta agar SBU segera dikaji ulang.
Ia juga meminta seluruh pejabat daerah, mulai dari kepala dinas hingga unsur pimpinan DPRD yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, untuk bersabar menunggu keputusan pemerintah daerah terkait revisi anggaran tersebut.
Fepi menjelaskan, anggaran BBM kendaraan dinas yang diterimanya saat ini sekitar Rp 3 juta/bulan. Dengan kenaikan harga BBM, angka tersebut dinilai tidak lagi mencukupi untuk mendukung mobilitas kerja dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau tidak direvisi, tentu harus nombok. Kalau memang anggaran tidak memungkinkan, saya siap tidak menggunakan mobil dinas dan beralih memakai sepeda motor untuk bekerja,” tegas politisi PPP tersebut.
Meski demikian, Fepi menegaskan bahwa persoalan keterbatasan anggaran operasional tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia memastikan tugas-tugas DPRD tetap berjalan maksimal, apapun kondisi anggaran yang tersedia.
“Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat jangan terganggu. Mau pakai mobil atau motor bukan persoalan, yang penting kerja untuk rakyat tetap terlaksana,” katanya.
Pernyataan Ketua DPRD Bengkulu Tengah ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya beban operasional pemerintah daerah akibat naiknya harga BBM. Revisi SBU dinilai menjadi langkah penting agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan efektif tanpa membebani pejabat pengguna kendaraan dinas.
Editor : Usmin
