Bengkulu – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memanfaatkan siaran langsung atau live streaming melalui media sosial untuk membuka komunikasi langsung dengan masyarakat.
Melalui TikTok, Instagram, dan Facebook, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, kritik, hingga persoalan pelayanan publik yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Helmi Hasan mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui live ini, kita mendengarkan apa kata rakyat sekaligus menjelaskan program-program yang sudah dikerjakan oleh Pemprov Bengkulu,” ujar Helmi, Senin (5/10/2026).
Ia mencontohkan persoalan informasi mengenai layanan BPJS gratis yang masih perlu diperjelas kepada masyarakat. Melalui komunikasi langsung, warga dapat menyampaikan kendala sekaligus memperoleh penjelasan mengenai akses layanan tersebut.
Menurut Helmi, komunikasi melalui media sosial tidak berhenti pada penyampaian keluhan dan jawaban gubernur. Aparatur pemerintah akan dilibatkan agar setiap persoalan dapat diteruskan kepada organisasi perangkat daerah atau instansi yang memiliki kewenangan.
Jika masyarakat menyampaikan persoalan terkait dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, pihak terkait termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilibatkan untuk memberikan penjelasan dan menindaklanjutinya.
Demikian pula dengan persoalan bahan bakar minyak (BBM). Helmi mengatakan pihak Pertamina dapat dilibatkan dalam siaran langsung agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang berwenang.
“Kalau soal BBM, nanti pihak Pertamina akan kita ajak live juga,” katanya.
Menurut Helmi, pola komunikasi tersebut diharapkan dapat memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Berbagai kritik dan pengaduan yang disampaikan warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.
LEKAD Tantang DPRD Buka Pembahasan Anggaran
Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Daerah (LEKAD) Wahyu Anugerah mengapresiasi langkah Helmi Hasan membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat.
Menurut Wahyu, keterbukaan tersebut semestinya tidak hanya diterapkan oleh eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif.
Ia menantang DPRD Provinsi Bengkulu melakukan siaran langsung ketika membahas anggaran daerah agar masyarakat dapat mengikuti proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan uang rakyat.
“Kalau gubernur saja berani membuka ruang komunikasi secara langsung dengan masyarakat, DPRD seharusnya juga melakukan hal yang sama, terutama saat membahas anggaran,” ujar Wahyu.
Menurutnya, pembahasan anggaran merupakan proses penting yang perlu diketahui publik karena berkaitan dengan prioritas pembangunan dan penggunaan keuangan daerah.
Siaran langsung, kata dia, dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi sikap dan argumentasi anggota DPRD dalam membahas serta menentukan prioritas anggaran.
Dengan keterbukaan itu, masyarakat dapat mengetahui bagaimana wakil rakyat menyampaikan aspirasi, mengkritisi usulan anggaran, dan memperjuangkan kepentingan publik.
“Dengan begitu, masyarakat bisa menilai sendiri mana anggota dewan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan mana yang tidak,” tegasnya.
Akademisi Dukung Keterbukaan
Dukungan terhadap keterbukaan komunikasi pemerintah melalui media sosial juga disampaikan pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi, Harius, M.Si.
Menurut Harius, media sosial dapat menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Warga tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan menyampaikan persoalan, mengkritisi kebijakan, dan memperoleh penjelasan dari pejabat atau instansi terkait.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima informasi. Mereka juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan dan mendapatkan penjelasan dari pejabat atau instansi yang berwenang,” jelas dosen UNIVED tersebut.
Ia menilai, komunikasi langsung melalui siaran media sosial dapat membuat hubungan pemerintah dan masyarakat lebih terbuka.
Persoalan yang disampaikan warga juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.
Semangat serupa, lanjut Harius, perlu diterapkan lembaga legislatif. DPRD memiliki peran penting dalam pembahasan anggaran sekaligus menentukan arah pembangunan daerah.
“Pembahasan anggaran yang dapat diakses masyarakat akan memberikan ruang pengawasan lebih luas terhadap proses pengambilan keputusan, termasuk bagaimana aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam menentukan prioritas pembangunan,” ungkapnya.
Namun, keterbukaan tersebut harus diikuti tindak lanjut yang jelas terhadap pengaduan dan masukan masyarakat.
Dengan demikian, siaran langsung tidak berhenti sebagai sarana komunikasi atau publikasi, tetapi dapat mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Baik pemerintah daerah maupun lembaga legislatif perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai kebijakan yang diambil atas nama kepentingan publik,” kata Harius.
Editor. : Usmin
