Bengkulu— Universitas Bengkulu melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) meluncurkan Divisi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di bawah Pusat Studi Lingkungan.
Divisi ini menjadi fondasi pembentukan Centre of Excellence PRKBI untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan di Bengkulu.
Divisi PRKBI diharapkan menjadi penghubung antara riset perguruan tinggi, kebijakan pemerintah, dunia usaha, dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
Kolaborasi tersebut dikembangkan melalui pendekatan triple helix yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan sektor swasta.
Peluncuran berlangsung di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (30/9/2026)
Dalam kesempatan tereebut dilakukan penandatanganan kerja sama LPPM Unib dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu serta dialog publik mengenai penguatan peran perguruan tinggi dalam PRKBI.
Kegiatan dibuka Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Unib Ashar Muda Lubis yang mewakili Rektor Unib Indra Cahyadinata. Hadir jajaran pimpinan Unib, perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu, OPML, perguruan tinggi, pemerhati lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil.
Kepala LPPM Unib Dedi Suryadi mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menyediakan basis ilmiah, tenaga ahli, data riset, dan inovasi teknologi untuk mendukung pembangunan rendah karbon.
“Perguruan tinggi merupakan salah satu alternatif lembaga yang dapat melanjutkan PRKBI dengan menyediakan basis ilmiah, tenaga ahli, data riset, dan inovasi teknologi,” kata Dedi.
Ia mengatakan riset Unib diarahkan agar tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab persoalan pembangunan daerah.
Dalam Rencana Induk Penelitian LPPM Unib 2026-2030, terdapat tiga fokus utama yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon, yakni pengembangan potensi pesisir dan hutan hujan tropis, energi terbarukan berbasis sumber daya lokal, serta pengelolaan limbah terpadu berbasis ekonomi sirkulas
Unib juga mengembangkan kajian kehutanan melalui pengelolaan KHDTK Bukit Daun dan pendekatan Agriculture,
Forestry and Other Land Use (AFOLU), antara lain melalui pengukuran stok karbon, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi berbasis masyarakat.
Di wilayah pesisir, kajian diarahkan pada karbon biru melalui pemetaan mangrove, penelitian sampah laut, dan konservasi ekosistem Pulau Enggano. Bengkulu memiliki kawasan hutan sekitar 928.000 hektare dan garis pantai sekitar 525 kilometer yang menjadi potensi pengembangan konservasi, ekonomi hijau, dan pengelolaan karbon.
Tim Leader Low Carbon Development Initiative (LCDI) LPPM Unib Yansen mengatakan program LCDI sebelumnya telah membantu pemerintah daerah mengintegrasikan PRKBI ke dalam perencanaan pembangunan.
Integrasi tersebut antara lain dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana PRKBI Daerah Bengkulu 2025-2045 yang ditetapkan melalui Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2025.
“Penerbitan Pergub PRKBI tersebut menjadi bukti konkret komitmen regional dalam menjadikan pembangunan rendah karbon sebagai pilar utama,” ujar Yansen.
Menurut Yansen, pengetahuan, data, kebijakan, dan kapasitas teknis yang telah dibangun melalui program LCDI perlu dilanjutkan setelah program tersebut berakhir. Divisi PRKBI diharapkan menjadi fondasi pengembangan Centre of Excellence yang mendukung target nasional net zero emission 2060.
Wakil Rektor Unib Ashar Muda Lubis mengatakan komitmen pemerintah daerah terhadap PRKBI perlu diperkuat dengan ilmu pengetahuan, data, riset, dan inovasi.
“Penelitian dan pengabdian tidak boleh berhenti pada laporan, seminar, atau publikasi semata, tetapi harus mampu menjawab berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Dialog publik menghadirkan Dedi Suryadi, Sepragusri dari Bapperida Provinsi Bengkulu, serta Ofra Shinta Fitri, Direktur Sustainability PT Tolan Tiga Indonesia yang merupakan bagian dari SIPEF Group. Diskusi dipandu CEO Arconesia Jusrian Orpa Yanda.
Peserta membahas penguatan implementasi PRKBI 2025-2045, termasuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan, karbon biru, pertanian, energi, serta pengelolaan limbah.
Melalui Divisi PRKBI, Unib diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai pusat kajian dan kolaborasi yang menyediakan dukungan ilmiah bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan Bengkulu yang rendah karbon dan berketahanan terhadap perubahan iklim.
Editor : Usmin
