BENGKULU HARAPAN BARU– Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mulai mematangkan persiapan program Retreat Merah Putih Bantu Desa yang direncanakan berjalan pada 2027. Program tersebut akan memprioritaskan desa-desa tertinggal sebagai sasaran awal untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persiapan program itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Helmi Hasan bersama Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain dan dihadiri unsur Forkopimda serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Helmi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan OPD dinilai penting agar program tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Insyaallah program Retreat Merah Putih Bantu Desa ini akan kita jalankan pada tahun 2027. Kita prioritaskan terlebih dahulu desa-desa tertinggal yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, terutama masyarakat desa yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pembangunan,” kata Helmi.
Menurut dia, program tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan sosial, tetapi juga memadukan penguatan karakter dan spiritualitas aparatur pemerintah dengan aksi nyata untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat desa.
Melalui pendekatan tersebut, aparatur diharapkan tidak hanya memperkuat nilai-nilai pengabdian, tetapi juga hadir langsung melihat kebutuhan warga dan mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan di tingkat desa.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan program tersebut. Ia menilai penetapan desa tertinggal sebagai prioritas merupakan langkah tepat karena sejalan dengan semangat pemerintah daerah dan DPRD untuk menjalankan program yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami dari DPRD sangat menyetujui program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah melalui Gubernur Helmi Hasan ini untuk dijalankan pada tahun 2027. Apalagi desa-desa tertinggal menjadi prioritas pada tahap awal. Semangat teman-teman DPRD dan pemerintah daerah sama, yaitu sama-sama ingin menjalankan program Bantu Rakyat,” ujar Teuku.
Ia menegaskan, pelaksanaan program harus didukung kerja sama seluruh unsur pemerintahan tanpa sekat antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Teuku, pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh OPD perlu menyatukan langkah agar program tersebut dapat terlaksana secara optimal.
“Kita sepakat tidak ada lagi perbedaan antara program eksekutif maupun legislatif. Kita siap bahu-membahu untuk melaksanakan program Bantu Rakyat ini,” katanya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Bengkulu berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen lintas sektor dalam mempersiapkan program Retreat Merah Putih Bantu Desa. Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya mendorong pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, terutama di desa-desa tertinggal.
