Bengkulu– Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni saat mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD-P 2026 di Bengkulu, Sabtu (26/9)/2026) malam.
Rapat tersebut digelar setelah delapan fraksi DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD-P 2026.
Dalam jawabannya, Herwan Antoni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pandangan, saran, masukan, serta pemikiran yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing.
Ia kemudian membacakan jawaban Gubernur Bengkulu terhadap berbagai pandangan dan pertanyaan fraksi secara satu per satu sesuai dengan substansi yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya.
“Atas persetujuan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD-P Tahun Anggaran 2026 Provinsi Bengkulu untuk dibahas lebih mendalam melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya,” kata Herwan saat membacakan jawaban gubernur.
Herwan menegaskan kebijakan APBD-P 2026 akan tetap diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Menurut dia, berbagai masukan yang disampaikan fraksi akan menjadi bagian dalam penyempurnaan kebijakan anggaran agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif ber manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD selanjutnya akan melanjutkan pembahasan Raperda APBD-P 2026 sesuai mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan.
Editor. ; Usmin
