Bengkulu-Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, didampingi para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu, menggerlar rapat koordinasi sekaligus menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPR-RI.
Hal ini dilakukan untuk kebutunan jangka panjang dalam menanganan masalah banjir di wilayah Provinsi Bengkulu. Saat ini, hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, terdampak banjir, menyusul hujan lebat melanda daerah ini dalam sepekan terakhir. Sedikitnya ada 6.700 keluarga terdampak banjir.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Balai Raya Semarak, Bengkulu, akhir pekan lalu, dihadiri pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Kementerian PUPR, Basarnas, Perwakilan Kementerian PUPR, dan pihak teknis terkait lainnya inimembahas terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, baik itu jalan provinsi, kabupaten dan kota maupun jalan penghubung kecamatan.
Gubernur Rohidin mengatakan, disampaikannya aspirasi ke Komisi V DPR-RI, karena untuk menangani permasalahan banjir, utamanya jangka panjang serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemprov Bengkulu membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dari struktur APBD 2022 Provinsi Bengkulu, sebesar Rp 2,838 terliun lebih itu, anggaran belanja pembangunan hanya sebesar 45,43 persen atau Ro 1,289 terliun. Sementara anggaran infrastruktur hanya sebesar 17,49 persen Rp 225 miliar
“Dari data yang kita sampaikan ini rasanya sangat sulit untuk memperbaiki jalan dalam kondisi sedang saja secara menyeluruh. Makanya kehadiran Komisi V DPR-RI saya kira sangan penting untuk bisa melihat dan menyampaikan aspirasi kami atas nama masyarakat Bengkulu, terkait kebijakan penganggaran secara nasional,” ujarnya.
Gubernur Rohidin menambahan, terhadap penanganan banjir jangka panjang, Pemprov Bengkulu, kabupaten dan kota di daerah ini, khususnya yang terdampak juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Seperti anggaran terkait usulan pembangunan dari BWSS VII, yaitu pembangunan Groin dan Jetty pada muara Sungai Bengkulu, pekerjaan normalisasi dan pekerjaan tanggul di Sungai Bengkulu, pembangunan kolam retensi pengendali banjir dan peningkatan kapasitas sistem pompa.
Demikian terhadap usulan pembangunan infrastruktur penanganan banjir jangka panjang, jelas BWSS VII juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Perjuangkan Aspirasi
Terkait usulan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir jangka panjang tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Bengkulu yang disampaikan Pemprov Bengkulu.
“Jadi ini tepat sekali karena bertepatan adanya UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, sehingga apa yang disampaikan Pak Gubernur Bengkulu, tadi, aspirasi ini sangat terbuka untuk ditindaklanjuti di tahun 2023 mendatang,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Andi Iwan Darmawan. Ia mengatakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bengkulu, sebagai bentuk mencari solusi penanganan banjir di Provinsi Bengkulu.
“Dari pembahasan yang dilakukan, kami Komisi V DPR-RI siap mendorong agar adanya optimalisasi peningkatan anggaran untuk balai yang ada di Bengkulu ini, supaya apa yang menjadi permasalahan dapat kita reduksi seminimal mungkin,” tambahnya.(mc/min)
