Bengkulu– Asisten II Pemprov Bengkulu, Fachriza Razie mengatakan, pada tahun 2023, pemprov akan memfokuskan kerja pada sektor ekonomi untuk menekan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan daerah.
Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan fokus pada ketahanan pangan dalam menghadapi krisis di tengah ancaman resesi global.
“Jadi, tadi setelah mendengarkan pemaparan Kakanwil DJPb Bengkulu, jelas penyerapan anggaran Pemprov Bengkulu, dan pemkab dan pemkab se-Provinsi Bengkulu terbilang baik,” kata Fachriza Razie, usai rapat koordinasi dan press release capaian kinerja APBN, APBD, TKDD Tahun 2022 Provinsi Bengkulu, Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembahasan Proyeksi Isu Strategis Nasional TA 2023, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (24/1/2023).
Meski demikian, kata mantan Kepala BPSDM Provinsi Bengkulu ini, di sisi lain sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, isu penekanan kemiskinan ekstrem, pengendalian ketahanan pangan termasuk stunting masih menjadi fokus kerja bersama.
Terkait dengan realisasi anggaran APBD se-Provinsi Bengkulu 3 tahun terakhir, Asisten II Pemprov Bengkulu mengakui sebagian besar masih dibiayai dari transfer ke daerah dan nilai Silpa mengalami tren peningkatan.
Pihak DJPb Bengkulu juga telah mengingatkan pemprov, pemkab dan pemkot di Provinsi Bengkulu, terkait dengan strategi untuk mengantisipasi Silpa tersebut. Namun demikian, katanya tetap ada Silpa, tapi tidak melebihi batas toleransi sesuai yang diatur oleh Kementerian Keuangan.
Hal senada disampaikan Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Syarwan. Ia mengatakan, meskipun realisasi anggaran APBN maupun APBD Bengkulu tahun 2022 terbilang baik, tapi diketahui realisasi anggaran di tingkat desa masih ada yang bermasalah.
Hal ini menyebabkan transfer anggaran dari pusat untuk beberapa desa terancam dikurangi bahkan terhenti di tahun 2023. Terlebih ada tiga desa, yaitu Desa Kertapati di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Desa Kasie Kasubun di Kabupaten Rejang Lebong, yang penyaluran dana desa tahap III tahun 2022, tidak bisa dilakukan karena masalah hukum.
Ketiga Desa Sumber Makmur di Kabupaten Mukomuko, akibat tidak tercapai realisasi anggaran dan output. “Ini jadi pekerjaan kita bersama bagaimana untuk lebih memperhatikan tingkat pemahaman kades dan perangkat untuk mengelola keuangan desa,” ujarnya.
Syarwan menambahkan, pihak Kanwil DJPb Bengkulu siap melakukan pendampingan jika ada pemerintahan desa yang mengalami kendala dalam hal pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga tidak ada masalah kedepan.(mc/min)
