KEPAHIANG, HARAPAN BARU – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menyayangkan ketidakhadiran BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu dalam kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2026 di Desa Sungai Jernih, Kabupaten Kepahiang, Jumat (13/11/2026).
Padahal, kehadiran pihak BPJS diharapkan dapat memberikan penjelasan langsung mengenai berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dalam kegiatan penjaringan aspirasi tersebut, Edwar mengundang Camat Seberang Musi, Kepala Desa Sungai Jernih, Kepala Desa Tebat Laut, serta BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Namun, pihak BPJS tidak hadir ataupun mengirimkan perwakilan.
Edwar mengatakan, BPJS sengaja diundang karena Pemerintah Provinsi Bengkulu menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan alokasi anggaran mencapai Rp50 miliar pada 2026.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, besarnya alokasi anggaran tersebut perlu diikuti dengan keterbukaan informasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat.
“Setiap kami melaksanakan reses, persoalan BPJS selalu menjadi salah satu topik yang paling banyak ditanyakan masyarakat. Mulai dari kepastian layanan operasi penyakit mata, cara mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS, hingga berbagai kendala pelayanan kesehatan lainnya,” ujar Edwar.
Ia mengaku kesulitan menjawab sejumlah pertanyaan warga karena tidak ada pihak BPJS yang dapat memberikan penjelasan secara langsung, terutama terkait pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
Edwar menambahkan, meskipun pelayanan BPJS di wilayah Kepahiang berada dalam cakupan BPJS Cabang Curup, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat tetap membutuhkan penjelasan dari BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran mereka. Dulu, ketika mengundang Pak Mahyudin, beliau bisa langsung hadir. Sekarang kami berharap ada perhatian dan respons yang sama,” tegasnya.
Edwar berharap BPJS Kesehatan lebih responsif terhadap undangan kegiatan reses anggota DPRD. Kehadiran pihak terkait dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai hak kepesertaan, prosedur pelayanan, serta penyelesaian berbagai kendala jaminan kesehatan.
Ia menegaskan, reses merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat. Karena itu, kehadiran instansi yang berkaitan dengan aspirasi warga diperlukan agar persoalan tersebut dapat dibahas dan dicarikan solusi.
Editor. : Usmin
