KEPALA DINAS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar mengungkapkan APBD 2024 daerah ini hanya anggarkan Rp 22 juta untuk menjaga dan menyelamatkan hutan seluas 923.000 hektare.
Selain anggaran yang kecil, ia juga menyebutkan terbatasnya personel polisi hutan (Polhut) dengan usia yang sudah tua. Akibatnya, daya jelajah untuk mengawasi hutan seluas 923.000 hektare tidak dapat dilakukan secara optimal.
“Personel Polhut kami terbatas dengan usia yang sudah mulai tua. Ditambah anggaran yang kecil menjaga 923 ribu hektar hutan tentu pemerintah tidak bisa sendiri,” keluh Safnizar dalam acara catatan akhir tahun 2024 dengan tema Menahan Laju Deforestasi, Meningkatkan Ekonomi dan Memperbaiki Iklim, di Bengkulu, Senin (23/12/2024).
Kebijakan dan politik anggaran yang tidak berpihak pada penyelamatan hutan Bengkulu ternyata berbanding terbalik pada prestasi daerah itu mampu menekan laju kerusakan dan kehilangan hutan. Lebih jauh soal emisi karbon, Bengkulu pada 2024 berhasil menurunkan hingga 6 juta ton.
Manajer Program Komunikasi, dan Informasi KKI Warsi, Rudi Syaf memaparkan kemampuan Bengkulu menahan laju kehilangan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu pada 2024 diklaim mencapai 86 persen. Data ini dihasilakn KKI Warsi melalui pantauan citra satelit.
“Data citra satelit menunjukkan, tutupan hutan di Bengkulu pada 2022 mencapai 653.422 Hektar (Ha), pada 2023 seluas 645.116 Ha dan pada 2024 seluas 643.961 Ha,” bebernya.
Data menunjukkan laju kerusakan hutan Bengkulu rentang 2022 hingga 2023 mencapai 8.306 hektare. Sementara pada 2023 hingga 2024 turun menjadi 1.155 hektare atau mencapai 86 persen.
Rudi menjelaskan, adapun tutupan hutan yang tumbuh selama tahun 2024 terjadi para kawasan hutan berupa Area Peruntukan Lain (APL), Hutan Lindung (HL), Taman Nasional (TN), Cagar Alam (CA) dan Taman Buru (TB).
“Sedangkan tutupan yang berkurang yakni pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), dan Taman Wisata Alam (TWA),” sebut Rudi.
Intensif Karbon Rp 11,8 Miliar
Di tengah keterbatasan anggaran, personel Polhut Bengkulu didaulat mendapatkan intensif karbon sebesar Rp 11,8 miliar melalui skema Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF) atau dikenal juga sebagai Dana Iklim Hijau.
Kompensasi ini diberikan karena Bengkulu dianggap mampu menurunkan emisi karbon dioksida mencapai 6 juta ton pada 2024.
Menurut data KKI Warsi, pada tahun 2022 kandungan emisi karbon yang dihasilkan di Bengkulu sebanyak 7,3 juta ton, lalu turun menjadi 1 juta ton.
“Bengkulu mampu mengurangi 6 juta ton pada 2024,” kata Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi dalam acara catatan akhir tahun KKI Warsi di Bengkulu, Senin (23/12/2024).
Selanjutnya, melalui skema Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF) atau dikenal juga sebagai Dana Iklim Hijau, menyetujui proposal pemerintah Indonesia untuk mengakses dana pembayaran berbasis hasil. Provinsi Bengkulu sendiri mendapatkan insentif karbon sebesar $ 757.255 atau sekitar Rp 11, 8 miliar.
Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara) guna memastikan transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana, pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan, serta evaluasi hasil program.
DLHK dan Warsi
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, mengatakan, program ini fokus pada upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Peningkatan keanekaragaman hayati, serta penguatan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaannya sendiri akan dilakukan oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu.
“Kita, Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan Rp 11,8 miliar yang akan digunakan untuk reboisasi hutan-hutan yang rusak. Dan itu memang sangat dibutuhkan, karena cuaca ekstrem sehingga harus upaya pencegahan dan penanaman kembali area hutan untuk pengurangan emisi rumah kaca,” papar Rosjonsyah,
Sementara itu Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi mejelaskan, upaya wujudkan Nationally Determined Contributions (NDC) melalui tata kelola hutan yang berkelanjutan dan aksi kolaboratif bersama masyarakat.
“Posisi KKI Warsi di sini sebagai perantara antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kemudian Gubernur Bengkulu menunjuk DLHK sebagai leading sector, jadi kita intensif kerja sama dengan DLHK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring dan evaluasi,” demikian Adi.
Reporter : FIR
Editor : Usmin
