Jakarta— Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Gita Sabharwal, menekankan pentingnya peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan berkeadilan hingga ke daerah.
Menurut Gita, PBB mengandalkan kepemimpinan Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, sebagai salah satu tokoh yang mendorong agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Kami bekerja dengan pemerintah daerah untuk menguji solusi, mendorong inovasi, dan memperkuat kapasitas guna mempercepat pencapaian SDGs,” kata Gita di sela Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Dalam sistem desentralisasi Indonesia, Gita menilai peran konstitusional DPD RI sangat strategis karena memastikan pembangunan berangkat dari realitas di daerah. Keberagaman tantangan antarwilayah, kata dia, membutuhkan pemahaman mendalam agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan adil.
Ia menambahkan, visi pembangunan nasional dalam Asta Cita dan RPJMN sangat bergantung pada implementasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan yang tepat. PBB, lanjutnya, mendukung melalui keahlian teknis, solusi berbasis ilmu pengetahuan, dan pengalaman global.
Kolaborasi dilakukan bersama kementerian dan lembaga, termasuk dalam perumusan kebijakan, mobilisasi sumber daya, hingga pelaksanaan program berskala besar. Di tingkat daerah, kerja sama difokuskan pada pengujian solusi, inovasi, dan penguatan kapasitas.
Di sektor pertanian, Gita menyebut lebih dari 90 persen petani kecil masih menghadapi produktivitas rendah dan rentan terhadap cuaca ekstrem.
Untuk menjawab Asta Cita 2 tentang ketahanan pangan, Food and Agriculture Organization menjalankan program di Jawa Timur dan Lampung melalui praktik pertanian cerdas iklim, seperti irigasi tenaga surya, varietas tahan kekeringan, dan benih padi biofortifikasi. Program ini ditargetkan menjangkau hampir setengah juta petani.
Masih terkait ketahanan energi, sekitar 800 ribu kapal nelayan kecil masih bergantung pada bahan bakar dan menghadapi kerugian pasca-panen. Di Maluku Utara, United Nations Development Programme bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan kapal nelayan hibrida tenaga surya serta sistem rantai dingixn berbasis energi surya.
Hasilnya, ketergantungan bahan bakar berkurang dan kehilangan pasca-panen turun hingga 30 persen.
UNDP juga mengembangkan jaringan listrik mini tenaga surya di desa terpencil di Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur sebagai pengganti pembangkit diesel. Inisiatif ini menurunkan biaya energi rumah tangga hingga hampir setengahnya, dengan pengelolaan yang banyak melibatkan perempuan.
Di bidang pendidikan, Gita menyoroti masih adanya anak yang tidak bersekolah di sejumlah provinsi. Untuk menjawab Asta Cita 4 terkait pembangunan sumber daya manusia, United Nations Children’s Fund bekerja sama dengan pemerintah di Sulawesi Selatan mengembangkan pendekatan terintegrasi untuk mengembalikan anak ke sekolah.
Model tersebut kini diperluas ke Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua, dengan menjangkau lebih dari 33 ribu anak.
Editor Usmin
