JAKARTA, HARAPAN BARU– Bareskrim Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus, mulai dari perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Arab Saudi dan Turki, pengantin pesanan untuk warga negara China, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 13 tersangka dan mengidentifikasi 13 korban. Lima perkara itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modusnya terus berkembang dengan memanfaatkan media sosial, teknologi, dan kerentanan ekonomi masyarakat.
“Lima perkara yang kami tangani mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan PMI secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri,” kata Nurul.
Pada perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan perdagangan orang melalui penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Korban berinisial M direkrut dengan janji bekerja sebagai asisten rumah tangga bergaji Rp1,2 juta.
Korban diberangkatkan pada Agustus 2024. Namun, pada Februari 2026, keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.
Dalam kasus tersebut, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas perekrut lapangan, sponsor, dan pihak perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen serta visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana (ANP).
Perkara kedua berkaitan dengan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah daerah di Indonesia yang dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki.
Para korban difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, hingga tiket perjalanan. Namun, upaya pemberangkatan mereka berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Selanjutnya, pada perkara ketiga, Bareskrim mengungkap dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan menikah dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta.
Penyidikan menemukan dugaan jaringan perdagangan perempuan yang melibatkan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto perempuan Indonesia diduga dikirim kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. Nilai transaksi setiap perempuan disebut mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta.
Dalam perkara ini, tiga korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka ditetapkan. Para tersangka diduga berperan sebagai calon pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.
Dua perkara lainnya berkaitan dengan perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia.
Pada perkara keempat, lima WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Mereka dijanjikan gaji 3.000 dollar AS dan bonus penandatanganan kontrak sebesar 10.000 dollar AS. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Penyidik menetapkan satu tersangka berinisial MI yang diduga menjadi penanggung jawab perekrutan. Tersangka disebut memperoleh keuntungan 1.000 dollar AS untuk setiap orang yang direkrut melalui transaksi dompet aset kripto.
Sementara itu, perkara kelima mengungkap perekrutan WNI melalui media sosial TikTok, Facebook, dan Instagram. Calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dollar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji bulanan 3.000 dollar AS, serta biaya keberangkatan gratis.
Dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Nurul menegaskan, penyidikan tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga menelusuri seluruh jaringan yang terlibat, termasuk perekrut, pihak yang membiayai, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, dan aliran dana.
Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus besar, terutama yang disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur penempatan.
Masyarakat diminta memastikan keberangkatan melalui jalur resmi, menggunakan perusahaan penempatan PMI yang terdaftar, memiliki kontrak kerja, asuransi, serta visa kerja sesuai ketentuan.
Dari sisi pengawasan, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo mengatakan, kementeriannya telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap PT ANP yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI dijatuhkan pada 30 September 2025 melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025.
Setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025. Namun, perusahaan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.
Pada Februari 2026, kembali muncul pengaduan terkait PMI bernama Sudari SM yang meninggal dunia di Arab Saudi. Hasil pendalaman menemukan dugaan keterlibatan kembali PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, sementara nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.
Karena pelanggaran kembali terjadi selama masa pengawasan, Kementerian P2MI mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tertanggal 10 September 2026.
“Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia,” kata Guritno.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan melalui pertukaran informasi serta penyampaian data dan dokumen pendukung untuk kepentingan penegakan hukum.
Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar. Perekrutan dengan tipu muslihat dan memanfaatkan kerentanan ekonomi yang berujung pada eksploitasi dapat menjadi modus perdagangan orang.
Menurut dia, Polri tidak menghalangi masyarakat bekerja ke luar negeri, tetapi memastikan proses tersebut berlangsung melalui prosedur resmi dan memberikan perlindungan kepada pekerja.
Selain penegakan hukum, Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri juga mengintensifkan pencegahan melalui program Rise and Speak, edukasi dan kampanye kepada masyarakat, serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional.
Polri mengajak masyarakat mengenali berbagai modus TPPO, mencegah perekrutan ilegal, melindungi korban, serta melaporkan setiap indikasi perdagangan orang kepada aparat penegak hukum.
