JAKARTA , HARQPAN BARU– Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota berinisial AS dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (10/11/2026). Atas putusan tersebut, AS mengajukan banding.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang digelar untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Menurut Johnny, penegakan kode etik tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menerapkan aturan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” kata Johnny dalam keterangannya, Selasa.
Sidang yang berlangsung pukul 09.00 hingga 20.10 WIB itu dipimpin Komjen Pol. Rudi Darmoko sebagai ketua komisi. Sidang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu dan tiga anggota komisi lainnya.
Dalam putusannya, majelis menyatakan AS melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. AS kemudian menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Permohonan tersebut akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Johnny menegaskan, Polri tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang oleh anggotanya. Setiap personel wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), dan kode etik profesi.
Penegakan kode etik terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan berlanjut. Polri menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan dan menyatakan akan menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengatakan, pihaknya hadir untuk memastikan persidangan berlangsung sesuai prosedur serta hak setiap pihak terpenuhi.
Anam menilai, para pihak telah memperoleh kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dan mendalami alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ujar Anam.
Selain perkara etik tersebut, Johnny menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Kapolri, kata dia, telah membentuk tim yang dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk mendalami informasi terkait dugaan tersebut.
Sementara itu, penyelidikan dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah diperiksa. Polri juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.
Johnny meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada tim penyelidik untuk menuntaskan proses tersebut sesuai ketentuan hukum.
“Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia menambahkan, Polri akan melanjutkan pembenahan internal dan memastikan setiap penanganan pelanggaran kode etik dilakukan secara transparan serta akuntabel dengan tetap mengedepankan keadilan dan kepastian hukum.
Editor : Usmin
