Bengkulu- Anggota Komisi IX DPR-RI, Elva Hartati meminta Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Provinsi Bengkulu, untuk mengambil peran dalam program penurunan kasus stunting di daerah ini.
Dijelaskan, peran pemerintah desa (pemdes) dalam penurunan kasus stunting dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya mensinkronkan perencanaan dan penganggaran, mengoptimalkan penggunaan dana desa (DD), memastikn sasaran prioritas penerima intervensi, mengkoodinasikan pendataan secara rutin, meningkatkan kapasitas aparat desa, kader dan masyarakat, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi.
Selain itu, diminta juga untuk melakukan sosialisasikan tentang pendewasaan usia kawin pertama (PUP) bagi remaja secara gencar kepada masyarakat, sehingga dapat mencegah pernikahan usia anak.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi PDIP daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu, Elva Hartati saat mengkampanyekan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kampung Berkualitas (KB) Desa Karang Dapo, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Jumat (5/8/2022).
Kampanye penurunan kasus stunting di Desa Karang Dapo, Kecamatan Semidang Gumay dihadiri Bupati Kaur, Lismidianto, Wakil Bupati Kaur, Herlian Muchrim, dan para pejabat di lingkup Pemkab Kaur. Selain itu juga dihadiri sejumlah kepala desa (kades) tergabung Apdesi Kecamatan Semidang Gumay.
Politisi PDIP ini meminta para kepala desa untuk tidak ragu dalam mendukung pelaksanaan program penurunan stunting, di Bengkulu, khusunya di Kabupaten Kaur. Pasalnya, penurunan stunting sudah menjadi skala prioriras nasional.
“Jadi,Pak Kades tidak usah ragu-ragu lagi untuk menggunakan dana desa (DD) dalam mendukung program pelaksanaan penurunan stunting di daerah ini. Pasalnya, sudah ada regulasi dalam permendes,” ujarnya.
Khususnya desa sebagai lokasi fokus (lokus) penanganan stunting dengan kebijakan peluncuran program pemenuhan gizi masyarakat desa, kata Elva Hartati BKKBN telah menggiatkan program dapur sehat atasi stunting (Dashat) di desa-desa di Provinsi Bengkulu.
“Mari kita tingkatkan pangan lokal dengan memanfaatkan lahan kosong, agar bermanfaat melalui kegiatan menggalakan tanam sayur, budidaya ikan, ternak ayam petelur, itu langkah untuk menciptakan desa sehat dan kaya pangan lokal,” tambah Ketua DPD PDI-P Provinsi Bengkulu ini.
Terapkan Konsep CBCB
Sementara itu, Bupati Kaur, Lismidianto dalam kesempatan sama mengajak dan mengimbau segenap jajaran pemerintahan daerah (pemda) dan masyarakat untuk membuat konsep kerja, agar apa yang akan dilakukan terarah dan terencana sesuai dengan konsep cara berpikir dan cara bekerja (CBCB).
Bekerja dengan berkonsep, maka pelaksanaan program prioritas nasional tersebut, dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kita akan mampu menurunkan kasus stunting di desa-desa meskipun desa atau wilayah pelosok,” ujarnya.
Bupati Lismidianto menambahkan, di Kabupaten Kaur terdapat sebanyak 192 desa dan tiga kelurahan. Pada 2022 ini, sebanyak 70 desa sebagai lokasi fokus penanganan stunting di kabupaten pemekaran dari Bengkulu Selatan ini.
“Bekerja dengan konsep yang jelas, dan dilakukan secara multi pihak, maka pihaknya sangat optimistis kasus stunting di Kabupaten Kaur, dapat ditekan sebesar 9,3 persen hingga tahun 2024 mendatang, dan ditargetkan pada tahun 2030, Kaur akan mengalami zero stunting,” tandas Lismidianto.(rs)
