Pekanbaru – Sembilan Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) se-Sumatera mendeklarasikan Aliansi Daulat Sumatera (Andalas) sebagai wadah perjuangan bersama untuk menyelamatkan ruang hidup masyarakat dan bentang alam Pulau Sumatera dari krisis ekologis yang kian memburuk.
Deklarasi tersebut dilakukan dalam konsolidasi regional Walhi se-Sumatera yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, pada 24-25 Mei 2026.
Koordinator Andalas Ahmad Shalihin mengatakan pembentukan aliansi itu merupakan respons kolektif atas kondisi ekologis Sumatera yang dinilai telah berada pada titik kritis akibat krisis iklim dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
“Kerusakan hutan, sungai, pesisir, gambut, dan lahan masyarakat terus terjadi dan mengancam keselamatan generasi sekarang maupun mendatang,” kata Ahmad Shalihin dalam keterangan tertulis, Senin.
Walhi mencatat sekitar lima juta masyarakat miskin di Sumatera menjadi kelompok paling rentan terdampak bencana ekologis dan krisis iklim, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan ekstrem, hingga abrasi pesisir.
Dampak lain yang dirasakan masyarakat antara lain hilangnya lahan garapan dan mata pencaharian petani, nelayan, serta pekebun akibat perluasan konsesi industri, intrusi air laut, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga menghadapi ancaman konflik agraria, penggusuran lahan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko penyakit pascabencana.
Direktur WALHI Sumatera Utara Rianda Purba menyoroti kerusakan Ekosistem Leuser dan Batang Toru yang dinilai memicu meningkatnya bencana ekologis di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.
Menurut dia, deforestasi, alih fungsi lahan, serta ekspansi industri ekstraktif telah mempercepat kerusakan kawasan hutan yang menjadi habitat satwa endemik dan penyangga kehidupan masyarakat. “Banjir dan longsor di sejumlah daerah bukan sekadar fenomena alam, tetapi akibat pembukaan hutan secara masif dan perampasan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur WALHI Sumatera Barat Tommy Adam menyebut aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah merusak lebih dari 10 ribu hektare hutan dan lahan di sembilan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Menurut dia, aktivitas tambang ilegal tersebut juga telah menelan korban jiwa serta memicu kekerasan terhadap pejuang lingkungan. Di Bengkulu, Direktur WALHI Bengkulu Dodi Faisal menyoroti masih tingginya konflik agraria yang tersebar di enam kabupaten dengan luas mencapai 87.588 hektare lebih dan belum terselesaikan hingga kini.
Ia juga menilai kriminalisasi terhadap petani pejuang hak atas tanah masih terus terjadi.
Selain itu, WALHI Riau menyoroti berulangnya kebakaran hutan dan lahan akibat kerusakan ekosistem gambut, sedangkan WALHI Kepulauan Bangka Belitung menilai ekspansi tambang timah telah memperparah kerusakan ekosistem pesisir dan mangrove.
Dalam deklarasinya, Aliansi Andalas mendesak seluruh gubernur di Sumatera dan pemerintah pusat segera mengambil langkah penyelamatan ekologis secara terintegrasi.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan antara lain menggelar pertemuan gubernur se-Sumatera untuk merumuskan solusi penyelamatan ekologi, memberikan pengakuan hukum terhadap wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat, mencabut izin konsesi industri yang merusak hutan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Aliansi juga meminta pemerintah memandang Sumatera sebagai satu kesatuan ekologis dan melakukan pemulihan ekosistem esensial secara terpadu, termasuk kawasan gambut, mangrove, dan daerah aliran sungai.
Edotor : Usmin
