Bengkulu -Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bengkulu, menerima kunjungan audiensi tim teknis percepatan penurunan stunting di provinsi ini.
Pertemuan bersama sejumlah anggota TPPS tersebut, berlangsung di ruang kerja Wagub Bengkulu, Jumat (13/10/20023), untuk membahas beberapa agenda penting terkait aksi pencegahan dan penurunan tubuh kerdil akibat kekurangan gizi kronis di daerah ini.
Hadir dalam audiensi tersebut, selain Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, M. Iqbal Apriansyah didampingi Koordinator Program Manager (KPM) Satuan tugas (Satgas) Stunting Provinsi Bengkulu, Yusran Fauzi, tampak beberapa tim teknis lainnya berasal dari Kantor Kementerian agama (Kemenag) Bengkulu, Dinkes, DPPPPAKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda Provinsi Bengkulu, serta unsur akademisi dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu.
Pertemuan khusus penanganan stunting itu, membahas beberapa agenda besar terkait aksi percepatan penurunan stunting. Ada agenda penguatan tim kerja TPPS Provinsi Bengkulu, progres pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, evaluasi dan realisasi DAK untuk PMT, serta penguatan program kerja.
Dalam pertemuan singkat itu, Wagub Rosjonsyah meminta agar menghasilkan komitmen bersama lintas lembaga teknis dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen itu dapat dibuktikan dengan menghasilkan inovasi serta aksi nyata di lapangan.
Aksi nyata itu, kata Wagub harus berpihak kepada masyarakat yaitu dengan pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting dan keluarga yang terpapar tubuh kerdil, ujarnya.
“Ayo buat inovasi dan salurkan bantuan telur, sayur, dan makanan tambahan lainnya khususnya pangan lokal. Agar sisa waktu yang singkat ini bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat. Dan segera tingkatkan kembali koordinasi antar lembaga teknis penurunan stunting”,ujarnya.
Menurut Wagub, dalam percepatan penurunan stunting perlu campur tangan aktif bupati dalam berbagai hal. Terutama kebijakan kepala daerah, jangan hanya melepaskan persoalan stunting hanya kepada ketua TPPS kabupaten dan kota, ujar Wagub.
“Saya belum melihat gerakan pemerintah daerah kabupaten dan kota membuat aksi nyata ketengah keluarga yang membutuhkan sebagai penerima manfaat pemutus mata rantai stunting,” kata Rosjonsyah.
“Berikan makanan tambahan kepada keluarga berisiko stunting. Dengan aksi konvergensi dapat meraih sasaran provinsi dalam menekan prevalensi stunting sebesar 12,55 persen pada 2024 dan 15,69 pada 2023”.
Usai audiensi bersama Ketua TPPS Provinsi Bengkulu, Iqbal mengatakan bahwa pertemuan yang diikuti tim kerja teknis penurunan stunting membahas beberapa agenda. Agenda utama pencegahan stunting yang telah menjelang akhir tahun kerja 2023.
Iqbal berharap pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mengeksekusi sisa waktu deengan aksi nyata dari berbagai komponen seperti yang telah diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.(irs)
