Bengkulu- Wakil Gubernur Bengkulu (Wagub) Bengkulu, Mian minta seluruh Kepala Pimpinan Organisasi Daerah (OPD) dilingkup pemprov daerah ini untuk menyusun proposal dan membuat program dalam upaya mmenyukseskan program Bantu Rakyat di daerah ini.
Hal tersebut diungkapkan Wagub Mian, saat Rapat Pimpinan (Rpim)
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemerintah Provinsi Bengkulu Triwulan II yang berlangsung di Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (25/7/2925).
Rapat ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, beserta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Tujuan rapat ini untuk mengevaluasi capaian dan realisasi program kerja selama triwulan kedua tahun anggaran berjalan.
Wakil Gubernur Mian menegaskan seluruh kepala OPD tidak bekerja secara stagnan, dan meminta agar momentum kedekatan Gubernur Helmi Hasan dengan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong percepatan program prioritas, khususnya program Bantu Rakyat.
“Saya minta semua OPD mulai menyusun dan menyampaikan proposal program yang harus segera dikerjakan. Jangan sampai di tahun 2026 kita hanya bergerak secara linear. Manfaatkan konektivitas Pak Gubernur dengan pusat untuk memperjuangkan anggaran,” tegas Mian.
Program Bantu Rakyat yang diusung oleh Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian menjadi prioritas utama dalam periode kepemimpinan mereka lima tahun ke depan. Program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Bengkulu tidak lagi mengalami kesulitan, khususnya dalam akses layanan pemerintahan dan kesehatan.
Mian juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD dalam mewujudkan program tersebut. Menurutnya, setiap OPD harus mampu menciptakan terobosan dan inovasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan hal itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, juga meminta seluruh OPD untuk menghentikan sementara kegiatan yang tidak mendesak dan tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kita khawatir program prioritas Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur terganggu. Karena itu, kami dari Sekretariat Daerah akan mengendalikan kegiatan-kegiatan OPD yang tidak mendesak dan tidak memiliki urgensi bagi masyarakat,” ujar Herwan.
Rapim TEPRA ini diharapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen OPD dalam mendukung visi-misi Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya melalui program Bantu Rakyat yang berpihak pada kepentingan masyarakat bawah.
Editor : Usmin
