Bengkulu Tengah – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Selasa (1/9/2026(.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bengkulu Tengah itu dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, pemerintah desa, penyuluh keluarga berencana (KB), TP PKK, Baznas, Apdesi, serta pemangku kepentingan terkait.
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Bengkulu Tengah yang mewakili Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah mengatakan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, mulai dari pemerintah kabupaten hingga tingkat keluarga.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Kita harus bergerak bersama dari hulu. Anak-anak kita perlu diberikan pemahaman tentang risiko perkawinan usia anak dan tanggung jawab setelah berkeluarga,” ujarnya.
Berdasarkan data prevalensi balita stunting di Kabupaten Bengkulu Tengah, jumlah kasus tercatat 319 balita pada Agustus 2024, kemudian turun menjadi 258 balita pada Agustus 2025 dan kembali menurun menjadi 251 balita pada Februari 2026.
Menurut dia, tren penurunan tersebut harus dipertahankan dan diperkuat melalui intervensi yang lebih terarah dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam rapat tersebut, pencegahan perkawinan usia anak menjadi salah satu perhatian dalam penanganan stunting dari hulu. Edukasi kepada remaja, khususnya pelajar SMP dan SMA, dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesiapan membangun keluarga.
Upaya edukasi akan melibatkan penyuluh KB, tenaga kesehatan, penyuluh agama dan pihak sekolah. Materi yang diberikan tidak hanya mengenai larangan perkawinan usia anak, tetapi juga kesiapan pendidikan, mental, ekonomi dan kesehatan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.
Pemerintah juga mendorong masyarakat agar setiap perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercatat secara resmi. Pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama diminta turut memberikan pemahaman terkait pentingnya pencatatan perkawinan.
Selain pencegahan, rapat membahas penguatan Program Genting melalui semangat gotong royong di tingkat desa.
Pemerintah desa didorong mengidentifikasi keluarga yang memiliki anak berisiko stunting untuk selanjutnya mendapat dukungan dari keluarga asuh maupun masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi.
Program Genting diharapkan menjadi wadah kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan berbagai pihak dalam membantu pemenuhan gizi serta kebutuhan dasar keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.
Dari sektor kesehatan, intervensi dilakukan melalui pemantauan ibu hamil dan balita, pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi dan pelayanan kesehatan di puskesmas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran.
Rapat tersebut juga menekankan pentingnya pemutakhiran dan validasi data stunting secara berkala mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga wilayah kerja puskesmas. Data yang akurat diperlukan untuk memastikan intervensi diberikan kepada sasaran yang tepat.
Penanganan keluarga berisiko stunting juga akan dikolaborasikan dengan program sanitasi, penyediaan jamban dan penanganan rumah tidak layak huni.
Langkah tersebut dilakukan agar upaya pencegahan stunting tidak hanya berfokus pada aspek gizi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak.
Pemerintah desa didorong mengalokasikan program dan anggaran yang mendukung pencegahan serta penanganan stunting. Sinergi antara pemerintah desa, puskesmas, penyuluh KB, OPD, Apdesi dan masyarakat akan terus diperkuat hingga tingkat keluarga.
“Kita tidak ingin rapat ini hanya menjadi seremonial. Hasil pembahasan harus ditindaklanjuti oleh masing-masing sektor. Kita perbaiki datanya, kita pastikan sasarannya, kemudian kita bergerak bersama sampai ke desa dan keluarga,” katanya.
Editor : Usmin
