Bengkulu Tengah – Tim Pusat Penelitian Agraria Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar melakukan kajian dan inventarisasi kondisi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.
Kajian tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi wilayah, sosial masyarakat, kependudukan, pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, serta aspek tata ruang di kawasan transmigrasi.
Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bengkulu Tengah, Rabu (30/9/2026), dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ir. Wijaya Atmaja, M.Si., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, dan undangan lainnya.
Ketua Tim Pelaksana Kajian, Dr. Nuragifah, mengatakan tim akan melakukan kajian di tiga desa, yakni Desa Talang Donok, Sekayun, dan Renah Kandis.
“Tujuan kedatangan kami adalah melakukan kerja sama terkait HPL transmigrasi sekaligus melaksanakan kajian sosial humaniora di tiga desa. Kami membutuhkan data dan informasi terkait program desa, kondisi penduduk, kesejahteraan masyarakat, serta aspek lainnya sebagai bahan dalam mendukung kajian,” ujarnya.
Selain kajian sosial dan humaniora, tim peneliti akan melakukan analisis geospasial untuk mengidentifikasi kondisi dan eksistensi wilayah desa yang menjadi objek kajian.
Analisis tersebut antara lain dilakukan melalui pengambilan titik koordinat menggunakan GPS di sejumlah lokasi serta penelaahan keterkaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Tengah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tomi Marisi menyambut baik pelaksanaan kajian tersebut.
Menurut dia, inventarisasi dan identifikasi kondisi terkini HPL transmigrasi penting sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari inventarisasi dan identifikasi kondisi terkini HPL transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nantinya, hasil kajian ini akan disampaikan kepada Kementerian Transmigrasi sebagai bahan dalam menentukan langkah-langkah pengembangan kawasan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi,” katanya.
Ia menjelaskan kajian geospasial diperlukan untuk memperoleh pemetaan wilayah HPL secara lebih akurat. Sementara kajian sosial humaniora diperlukan untuk menggambarkan kondisi kehidupan dan dinamika masyarakat di kawasan transmigrasi.
“Kajian geospasial akan menjadi bahan dasar dalam melihat kondisi dan pemetaan wilayah HPL. Di sisi lain, kajian sosial humaniora juga penting untuk melihat secara langsung kondisi sosial dan kehidupan masyarakat di kawasan transmigrasi, sehingga gambaran yang diperoleh tidak hanya dari sisi wilayah, tetapi juga dari kondisi masyarakatnya,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bersama perangkat daerah terkait, kata Tomi, siap mendukung kebutuhan data dan informasi selama proses kajian berlangsung.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan, khususnya di wilayah yang menjadi objek kajian.
“Terima kasih atas kunjungan dan kajian yang dilakukan. Pemerintah daerah beserta jajaran akan menjadikan hasil dan informasi dari kegiatan ini sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, khususnya dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah daerah,” kata Tomi.(MC)
Editor : Usmin
