Bengkulu – Tahapan asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu memasuki tahap akhir. Sebanyak 73 peserta mengikuti sesi wawancara yang digelar selsma dua hari , yskni Rabu dan Kamis (22-23/10/2025).
Plt Sekda Pemprov Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan bahwa wawancara menjadi tahapan penentu dalam rangkaian asesmen ini. Hasil wawancara akan diakumulasikan dengan nilai dari tahapan sebelumnya, yakni kelengkapan administrasi, penulisan makalah, asesmen kompetensi, dan tes lainnya.
“Kami sangat mengapresiasi keseriusan para peserta yang mengikuti seluruh proses dengan baik. Nantinya hanya tiga peserta terbaik yang akan masuk ke dalam tiga besar,” ujar Herwan. Ia berharap peserta yang belum lolos dapat menerima hasil dengan lapang dada dan mencoba kembali di kesempatan berikutnya.
Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan, seleksi JPTP kali ini akan mengisi 19 jabatan eselon II yang kosong. Posisi tersebut mencakup kepala dinas teknis, badan perencanaan, hingga biro yang berperan penting dalam mendukung roda pemerintahan.
Pendaftaran seleksi telah dibuka sejak Senin (8/9) hingga Senin (15/9). Para peserta harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, wawancara, hingga penilaian rekam jejak.
“Semua proses dilakukan secara terbuka. Kita tidak main-main. Track record akan menjadi faktor penting dalam penentuan,” tegas Helmi.
Gubernur juga menekankan bahwa tidak ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk dirinya. Panitia seleksi bekerja secara independen dengan melibatkan akademisi dan praktisi yang kredibel.
“Prinsip utama kita adalah mencari kandidat terbaik, bukan kandidat titipan. Kalau untuk titipan, tak perlu kita buat seleksi terbuka,” tambahnya.
Helmi juga mengajak masyarakat dan media untuk mengawal proses seleksi ini. Kritik, saran, dan masukan dari publik dinilainya sangat penting dalam menjaga transparansi.
Seleksi ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Mereka menilai mekanisme lelang jabatan secara terbuka dapat meminimalisir praktik nepotisme dan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi di Bengkulu.
“Jika proses ini berjalan sukses, kepercayaan publik akan meningkat. Masyarakat akan yakin bahwa ASN bisa naik jabatan karena prestasi, bukan kedekatan,” ujar Helmi.
Ia menambahkan, pejabat eselon II yang terpilih nantinya akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kualitas mereka akan menentukan arah pelayanan publik Bengkulu dalam lima tahun mendatang.
“Birokrasi adalah soal melayani. Karena itu, kita ingin pejabat yang terpilih benar-benar memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan
Editor : Usmin
