BENGKULU merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera berada pada koordinat 5°40’ – 2° 0’ LS 40’ – 104° 0’ BT dengan luas wilayah lebih kurang 19.788.70 km2 di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Selatan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia serta sebelah Timur berbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.
Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Sungai Serut, kerajaan Selebar, kerajaan Patpetulai, kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Limau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung dan Kerajaan Marau Riang dibawah Kesultanan Banten mereka menjadi vazal.
Hingga saat ini nama-nama kerajaan tersebut masih melekat erat di tengah kehidupan masyarakat di Bumi Rafflesia ini karena dipatrikan terhadap nama-nama daerah atau wilayah di Bengkulu.
Sebagian wilayah Bengkulu juga pernah berada dibawah kekuasaan Indrapura sejak abad ke XVII. Brithis East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada bencoolen/ coolen yang berasal dari bahasa Inggris Cut Land yang berarti Tanah Patah. Bengkulu adalah sebuah provinsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967.
Meliputi wilayah bekas Karesidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km2, terdiri dari empat Daerah Tingkat II yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur), Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 Kecamatan.
Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi 10 wilayah Kabupaten / Kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Seluma.
Dari sejumlah daerah kabupaten tersebut populasi penduduk di provinsi yang dibentuk pada tahun 1967 itu mencapai 2.010,670 jiwa (SP2020). Angka tersebut menunjukkan terjadi penambahan sebanyak 295.152 jiwa sejak didirikan atau terhitung rata-rata sebanyak 24.596 jiwa setiap tahun.
Pada tahun 2023, Provinsi Bengkulu akan genap berusia 55 tahun pada peringatan hari jadinya yang jatuh pada 18 November 2023. Dibawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Rosjonsyah, Provinsi Bengkulu memiliki tagline “Bengkulu Maju, Bengkulu Sejahtera dan Bengkulu Hebat”.
Cita – cita tersebut untuk mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat.
Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpatisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur). Peran Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Dalam Pembangunan Provinsi Bengkulu
Terhadap visi-misi pemerintah daerah, BKKBN melalui programnya mengambil peran pelaksanaan program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang telah dituangkan dalam amanat Undang-Undang Kependudukan Nomor 52 tahun 2009.
Memperhatikan dari jumlah populasi penduduk yang masih dua juta jiwa lebih itu dapat dipastikan bahwa ada peran besar Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Bumi Rafflesia.
Program Bangga Kencana diharapkan mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk di Bengkulu melalui penekanan angka kelahiran total tiap wanita selama masa subur (TFR) sebesar 2,3 anak lahir pada wanita. Khusus kesertaan ber-KB oleh pasangan usia subur (PUS), Provinsi Bengkulu memiliki 325.405 keluarga dan telah ber-KB tercatat sebanyak 237.574 peserta KB aktif.
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu hadir dengan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengambil peran mendukung pemerintah setempat dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan.
Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai fokus, baik objek maupun subjek. Tujuannya adalah memperluas pilihan pencapaian tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki kependidikan atau keterampilan yang berkelanjutan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
“Pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas untuk dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan nyaman. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu dan bayi,” kata Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Edi Sofyan, kepada pewarta di Bengkulu, Jumat (17/11/2023)
Untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, BKKBN telah bersinergi bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota membuka dan memberi ruang kepada PUS untuk mendapatkan pelayanan KB secara reguler.
Baik pada hari momentum melalui bakti sosial pelayanan KB. “Baksos pelayanan serentak sejuta akseptor tahun 2023 yang melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Bengkulu”.
Edi Sofyan menambahkan, langkah lain dalam peningkatan kualitas SDM. BKKBN bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengimplementsikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan membentuk TP2S. Beberapa daerah kabupaten mengembangkan inovasi dalam upaya penurunan stunting.
“Kabupaten Bengkulu Utara mengembangkan aplikasi Si-Amazing untuk mendeteksi dini stunting. Aplikasi Si-Amazing dibangun dan dikembangkan untuk menyatukan langkah bersama. Dengan tujuan untuk menurunkan stunting dengan aksi dan eksekusi secara cepat tentunya melalui pemantauan data yang dihasilkan aplikasi,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kepahiang mengalokasikan Dana Desa dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Pada tahun 2023 ini pemerintah desa telah mengalokasikan dana desa (DD) sebesar Rp 25 juta pertahun untuk program pencegahan stunting di daerah itu, ujar Edi.
Stunting Tinggi
Hasil SSGI 2021 prevalensi stunting di Bengkulu masih terbilang tinggi yang mencapai 22,1 persen. Melalui konvergensi bersama lintas sektor, Edi Sofyan optimis kasus tubuh kerdil di daerah itu dapat menurun dari angka 19,8 persen (SSGI-2022) hingga menyasar target 2024 sebesar 12,55 persen.
Pengalokasian DD telah diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan bupati (Perbup) untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Kepahiang yang masih terbilang tinggi.
Agus Veriansyah Dalimunthe, Ketua Kelompok Kerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa program KB tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terlebih lagi terhadap pembangunan kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing secara global.
Ia mengatakan, untuk menyasar tujuan pembangunan kependudukan tersebut program Bangga Kencana dapat menjawabnya melalui Program KB alias penggunaan kontrasepsi modern.
KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ber-KB dan jumlah penduduk. Secara nasional KB telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran secara signifikan,” ujar Agus Dalimunthe.
“Hingga triwulan ketiga tahun ini (2023), capaian peserta KB baru di Provinsi Bengkulu adalah 13.777 akseptor. Dengan menyasar peserta pasca persalinan sebanyak 9.279 dan pasca keguguran 1.989 akseptor.
Kesertaan PUS ber-KB sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menekan angka kematian ibu dan bayi lahir. Dengan langkah program tersebut akan mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat”.
Upaya mencegah kehamilan dan kelahiran yang tidak diinginkan, tambah Agus, BKKBN mendorong PUS untuk meningkatkan kesertaan peserta kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti Medis Operatif Pria (MOP), Medis Operatif Wanita (MOP),implan dan IUD. Peserta KB baru yang menggunakan metode jangka panjang sebanyak 3.864 peserta, sebutnya.
Selain itu, dalam pelaksanaan program pembangunan kependudukan di Bengkulu, BKKBN dengan dukungan semua pihak di daerah mengembangkan program kelompok-kelompok kegiatan.
Seperti pembentukan kelompok bina keluarga balita (BKB) sebanyak 1.281 kelompok, Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) 1.079 kelompok, Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 1.070 dan Bina Keluarga Remaja (BKR) 586 kelompok.
Dalam peningkatan ekonomi keluarga, BKKBN juga mengembangkan kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta mendirikan 11 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu,” ujar Ketua Pokja Evlap BKKBN ini.
Kelompok kegiatan ekonomi keluarga atau UPPKA adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang mandiri.
UPPKA bertujuan untuk mendukung serta memfasilitasi anggotanya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan ekonomi. UPPKA diharapkan dapat memberikan daya ungkit dalam pertumbuhan ekonomi keluarga sehingga menekan atau mengurangi kemiskinan di tanah air khususnya di Bengkulu,” ujar Agus Dalimunthe.(Idris Khalik)
