Tuban — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat melalui percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut ditunjukkan dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang dirangkaikan dengan peresmian operasional 166 SPPG di 24 Polda jajaran secara serentak dan terhubung secara daring dari masing-masing wilayah.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, hingga saat ini Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 unit telah beroperasi, 172 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 468 unit masih dalam proses pembangunan, termasuk 33 unit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Apabila seluruh SPPG tersebut beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta masyarakat dan menyerap sekitar 68.000 tenaga kerja,” ujar Kapolri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II di Tuban.
Ia menegaskan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi nasional.
“Pembangunan ini bertujuan menghadirkan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kasatgas MBG Polri, Nurworo Danang, menjelaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga membangun ekosistem pangan berkelanjutan melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.
“Program ini juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok pangan yang inklusif, sehingga keberlanjutan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Untuk menjamin kualitas layanan, seluruh operasional SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari produksi hingga distribusi. Setiap fasilitas didukung sertifikat penjamah makanan, sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, hasil uji laboratorium air, serta pemeriksaan food safety oleh tenaga kesehatan Dokkes Polri.
Polri juga menghadirkan inovasi melalui penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar utama yang dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung layanan memasak skala besar.
Di sektor hulu, Polri turut memperkuat ketahanan pangan melalui pembinaan 714 kelompok tani jagung di 42 Polres pada delapan Polda.
Kelompok tani tersebut telah memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran mencapai Rp30,3 miliar untuk mendukung pengolahan lahan hingga pembelian pupuk.
Pada sisi infrastruktur, Polri bersama mitra terkait telah membangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda. Pada 2026, pembangunan akan ditambah 10 gudang baru sehingga total menjadi 28 gudang, masing-masing berkapasitas 1.000 ton.
Selain itu, satu gudang utama berkapasitas 10.000 ton ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Rangkaian agenda Presiden di Tuban juga mencakup Panen Raya Jagung Kuartal II dan peletakan batu pertama pembangunan gudang ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.
Mengutip arahan Presiden, Kapolri menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.
“Penyediaan pangan adalah fondasi dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” tuturnya.
Langkah strategis tersebut menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap visi pembangunan nasional, sekaligus menegaskan peran institusi kepolisian tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional.
Editor : Usmin
