JAKARTA, HARAPAN BARU – Polri memperkuat upaya penanganan pengangguran melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan kelompok usia muda dengan menggandeng dunia usaha, pemerintah daerah, serta lembaga pelatihan kerja.
Melalui program tersebut, Polri berupaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pelaksanaannya mengandalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai penghubung antara masyarakat dan penyedia lapangan kerja hingga tingkat desa dan kelurahan.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri dalam penanganan pengangguran bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat kolaborasi agar masyarakat lebih mudah memperoleh pekerjaan.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rudy, persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Saat ini, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia diperkirakan mencapai 7,3 juta orang. Selain itu, terdapat sekitar 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.
Karena itu, POLIRAN tidak hanya dijalankan melalui bursa kerja atau job fair, tetapi juga melalui pendataan langsung terhadap pencari kerja di lingkungan masyarakat.
Bhabinkamtibmas bertugas mengidentifikasi warga yang belum bekerja, mendata keterampilan yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja di wilayah masing-masing. Pencari kerja yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri selanjutnya dihubungkan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga pelatihan kerja.
Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Perhatian khusus diberikan kepada korban PHK dan penyandang disabilitas. Dalam penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong tersedianya akses bagi penyandang disabilitas serta mengajak perusahaan menerapkan perekrutan tenaga kerja yang inklusif sesuai kompetensi.
Pelaksanaan POLIRAN juga disesuaikan dengan potensi ekonomi dan karakteristik setiap daerah. Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan pencegahan kerawanan sosial, sedangkan di Jawa Timur dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Sementara itu, di Bali program difokuskan pada sektor pariwisata. Adapun di Batam dan Kepulauan Riau, pengembangan POLIRAN menyasar peluang kerja di sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” kata Rudy.
Untuk mencegah penyalahgunaan program, Polri juga mengawasi pelaksanaan kegiatan agar terhindar dari praktik percaloan, pungutan liar, dan penipuan berkedok informasi lowongan kerja.
Rudy menegaskan, keberhasilan POLIRAN tidak semata-mata diukur dari jumlah peserta job fair atau lowongan yang tersedia, tetapi dari jumlah pencari kerja yang benar-benar terserap di dunia kerja.
Karena itu, data pencari kerja, penempatan tenaga kerja, dan perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan serta dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.









