Petani Bengkulu Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria

oleh -9 Dilihat

BENGKULU , HARAPAN BARU– Aliansi Petani Bersatu mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu segera menyelesaikan konflik agraria dan menghentikan praktik penguasaan serta eksploitasi lahan untuk kepentingan korporasi. Persoalan tersebut dinilai telah mengancam ruang hidup petani dan masyarakat adat yang menggantungkan penghidupan pada tanah dan sumber daya alam.

Tuntutan itu disampaikan dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional di Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (24/9/2026). Dalam aksi tersebut, petani menyoroti ketimpangan penguasaan lahan serta lambannya penyelesaian sengketa agraria di sejumlah wilayah di Bengkulu.

Mereka menilai pembukaan dan penguasaan lahan dalam skala besar untuk kepentingan korporasi tidak sejalan dengan semangat reforma agraria yang selama ini menjadi salah satu agenda pemerintah.

Salah seorang petani, Harpandi, mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan konflik agraria. Salah satu indikatornya adalah tidak berjalannya Tim Reforma Agraria Sejati (TRAS) yang dibentuk pada 2025.

Tim tersebut dibentuk untuk menampung data dan laporan masyarakat terkait persoalan pertanahan dan perkebunan di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

“Kami kecewa dengan kinerja TRAS karena sampai saat ini masih ada saling lempar tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, dinas, dan juga Pemprov Bengkulu,” kata Harpandi.

Dalam aksi tersebut, perwakilan petani menyampaikan delapan tuntutan kepada Gubernur Bengkulu.

Pertama, mendesak gubernur mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan seluruh konflik dan sengketa agraria di Provinsi Bengkulu.

Kedua, mengevaluasi dan menertibkan perusahaan yang beroperasi tanpa perizinan sah atau tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, menjamin pemulihan dan pengembalian ruang hidup serta wilayah ulayat masyarakat yang dirampas atau dikuasai secara tidak sah.

Keempat, mengevaluasi instansi terkait dan menghentikan praktik kriminalisasi terhadap petani.

Kelima, menerbitkan instruksi kepada seluruh perangkat daerah dan instansi terkait agar menangani konflik agraria secara terpadu, cepat, dan berkeadilan.

Keenam, memberikan kepastian hukum terkait penolakan pembukaan tambang emas di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma.

Ketujuh, melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut tuntutan paling sedikit satu kali dalam dua minggu serta menyampaikan perkembangan penyelesaiannya kepada TRAS.

Kedelapan, memastikan seluruh instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik agraria ikut menandatangani dan berkomitmen melaksanakan seluruh tuntutan tersebut.

Sementara itu, Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, menilai ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurut dia, hingga kini belum terlihat upaya nyata untuk memulihkan berbagai persoalan agraria yang telah berlangsung sejak masa lalu.

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk turut meningkatkan kebutuhan terhadap lahan, termasuk untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

“Masih banyak yang berkeinginan menjadi petani. Namun, fenomena yang terjadi saat ini, negara membuat seolah-olah menjadi buruh tani lebih menguntungkan daripada menjadi petani,” ujar Ali.

Ali menilai kebijakan pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan masih terlalu bertumpu pada korporasi dibandingkan mempercepat redistribusi tanah kepada masyarakat melalui reforma agraria.

Kondisi tersebut, menurut dia, turut memperbesar potensi konflik antara petani dan perusahaan. Ketimpangan penguasaan lahan juga berpotensi mendorong alih fungsi kawasan hutan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

“Jika situasi ini dipertahankan secara terus-menerus, dalam jangka panjang akan berakibat pada semakin tingginya intensitas konflik dan juga menjadi pemicu kerusakan kawasan hutan,” kata Ali.

Aliansi Petani Bersatu berharap pemerintah tidak hanya menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik agraria. Kepastian hukum atas tanah, perlindungan wilayah ulayat, serta pemerataan penguasaan lahan dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan hidup petani dan masyarakat adat di Bengkulu.

 

Editor. : Usmin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.