Bengkulu- Pemutakhiran pendataan keluarga (PK) tahun 2022 di Provinsi Bengkulu, dilaksanakan sejak Agustus lalu hingga akhir Oktober lalu telah terealisasi sebesar 68,40 persen.
“Berdasarkan sample keluarga sasaran di Bengkulu sebanyak 289.221 keluarga, dari target sebanyak itu telah didata sebanyak 197.840 keluarga atau sebesar 68,40 persen,” kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Ir. Rusman Efendi kepada wartawan di kantornya, Senin, (31/10/2022).
Capaian sebesar itu terdapat di Kota Bengkulu sebanyak 51.123 keluarga, atau sebesar 85 persen dari target sebanyak 62.003, Kabupaten Kepahiang sebanyak 19.092 atau 77,39 persen, Rejang Lebong merealisasi sebesar 73,09 persen, Kabupaten Kaur dengan capaian sebesar 68,63 persen, Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 68,20 persen.
Sementara, Kabupaten Mukomuko dengan realisasi sebesar 66,06 persen, Bengkulu Selatan mencapai 65,61 persen, Kabupaten Lebong baru tercapai sebesar 61,78 persen, Kabupaten Seluma sebesar 52,96 persen atau sebanyak 10.186 keluarga, Kabupaten Bengkulu Utara baru terdapat sebanyak 22.670 keluarga atau sebesar 46,41 persen,” jelas Rusman.
Rusman menambahkan, dari sample sasaran 289.221 keluarga, masih tersisa sebanyak 91.381 keluarga yang belum melakukan pemutakhiran. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya terdapat beberapa desa yang belum terjangkau jaringan internet sehingga masuk kedalam kategori penggunaan formulir, serta formulir terlambat didistribusikan ke daerah.
Pada pemutakhiran PK 22 ini, katanya keluarga yang menggunakan formulir sebanyak 27.380 keluarga yang terdapat di 55 desa. Sedangkan Pemutakhiran PK dengan menggunakan smartphone mencapai 261.841 keluarga.
Pemutakhiran data keluarga itu merupakan langkah untuk memperbarui dan memperbaiki data kependudukan Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum terdata.
Rusman menyampaikan, melalui pemutahiran data keluarga tersebut diharapkan dapat memberikan data yang lebih baik lagi sehingga mampu mendorong perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, ujarnya.(irs)
