Bengkulu— Pemerintah Kota Bengkulu menggelar apel penertiban Pasar Panorama dan langsung menurunkan lima tim gabungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindak berbagai pelanggaran yang selama ini terjadi. Penertiban ini ditegaskan sebagai langkah final untuk mengembalikan fungsi pasar dan ruang publik.Asisten I
Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi, saat memimpin apel menegaskan bahwa seluruh petugas harus bertindak tegas dan konsisten di lapangan. Ia menekankan penertiban bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya nyata menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Tujuan penertiban ini jelas, pasar harus tertib, terkendali, dan nyaman. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran. Sekecil apa pun harus ditindak sesuai aturan,” tegasnya: Selasa (13/1/2026)
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Sahat Marulitua, menambahkan bahwa seluruh aktivitas berjualan dilarang menggunakan daerah milik jalan, trotoar, maupun badan jalan. Pedagang yang melanggar akan didata, diberikan teguran, hingga dipanggil untuk proses penindakan lanjutan.
Penertiban juga menyasar juru parkir yang terbukti menyalahgunakan lahan parkir dengan menyewakannya kepada pedagang. Pemerintah Kota memastikan sanksi tegas, termasuk pencabutan Surat Perintah Parkir (SPP).
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum menandai bangunan yang melanggar garis sempadan bangunan dan melebihi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk dibongkar secara mandiri. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Dinas Pemadam Kebakaran membersihkan sisa lapak dan sampah agar kawasan pasar kembali bersih dan tertata.
Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran ulang pascapenertiban. Satpol PP akan melakukan pengawasan berkelanjutan dan menindak langsung setiap pelanggaran yang ditemukan.
Editor. : Usmin
