Bengkulu-Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi mengatakan, Pemkot Bengkulu pada tahun 2026, telah mengalokasikan dana APBD untuk pembebasan lahan untuk memperluas lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) Air Sebakul, Kota Bengkulu.
“Sebenarnya kita sudah berencana mengalokasi dana pembebasa lahan perluasan TPA Air Sebakul tahun lalu, tapi karena keterbatasan fiskal maka baru tahun ini kita anggarkan di APBD Kota Bengkulu,” kata Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, di Bengkulu, Rabu (28/1/2026).
Ia mengatakan, lahan TPA Air Sebakul medesak untuk dilakukan perluasan karena lokasi yang ada sekarang sudah tidak bisa lagi menampung sampah warga Kota Bengkulu.
“Lahan yang sudah penuh dan over load, maka Pemkot Bengkulu pada tahun menganggarkan dana APBD 2026 sebesar Rp 3,5 miliar. Insya Allah tahun ini lahan TPA Sebakul luasnya bertambah, sehingga sampah rumah tangga warga Kota Bengkulu dapat ditampung,” ujarnya.
Terkait insiden sejumlah sopir truk sampah bongkar sampah di kantor Pemkot Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu sebagai protes sukitnya mereka membongkar sampah di TPA Air Sebakul, ia mengatakan hal tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji.
Atas dasar ini, Pemkot Bengkulu melalui kuasa hukum melaporkan kasus buang sampah di kantor Pemkot Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu dilaporkan ke aparat kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
Hal ini dilakukan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat lain, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Semestinya kasus ini tidak terjadi. Kita sangat penyesalkan para sopir angkut sampah melakukan protes dengan membongkar sampah di kantor DPRD dan Wali Kota Benkulu,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto mengatakan untuk mengatasi persoalan sampah di daerah ini pihaknya telah menyetujui dana pembebasan perluasan lahan TPA Air Sebakul di APBD 2026 Pemkot Bengkulu Rp3,5 miliar.
“Problem utama TPA Sebakul lahannya sudah tidak tersedia lagi, sementara volume sampah yang masuk sangat besar dan melampaui kapasitas. Karena itu, dalam APBD 2026 kita anggarkan sekitar Rp 3,5 miliar untuk pembebasan lahan, dan saat ini prosesnya sedang berjalan,” kata anggota DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto.
Dijelaskan, pembebasan lahan tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan administrasi dan prosedur yang berlaku. Selama lahan baru belum tersedia, kondisi di sekitar TPA kerap mengalami kendala, termasuk akses jalan yang tidak stabil.
Jika pembebasan lahan telah rampung, sampah yang menumpuk dapat didorong ke area baru sehingga tumpukan menjadi lebih longgar dan akses jalan menuju TPA kembali normal. Namun, Dedi tidak menjelaskan secara pasti luas lahan TPA yang akan bebaskan dengan dana Rp 3,5 miliar tersebut.
Dediyanto juga menyoroti tindakan membuang sampah di ruang publik. Ia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan budaya masyarakat Kota Bengkulu, dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
“Membuang sampah sembarangan adalah bentuk ketidakdewasaan dan tindakan reaktif. Apa pun alasannya, hal tersebut tidak bisa dibenarkan dan berpotensi melanggar hukum,” tegasnya.
Ia mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam mencari solusi bersama, terlebih Pemerintah Kota Bengkulu saat ini tengah berupaya mempercantik dan memperindah wajah kota.
DPRD Kota Bengkulu juga mendorong penertiban alur kendaraan yang masuk ke TPA, termasuk identifikasi pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan baik, serta penetapan standar armada pengangkut sampah.
“Banyak keluhan masyarakat terkait armada, mulai dari kendaraan yang tidak tertutup dengan baik hingga usia kendaraan yang sudah tidak layak. Nantinya akan didorong aturan mengenai kendaraan mana yang boleh masuk ke TPA dan mana yang tidak. Ini bukan berarti tidak melayani masyarakat, tetapi armadanya harus diperbaiki,” katanya.
Editor : Usmin
