Bekasi – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian menindak tegas praktik pungutan liar (pungli), premanisme, dan tindak kejahatan yang dapat mengganggu aktivitas perusahaan serta iklim investasi di Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” itu dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari 1.200 perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.
Di hadapan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, Kapolri meminta setiap gangguan keamanan di kawasan industri segera dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti secara cepat.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, jaminan keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha dan memberikan kepastian bagi investor.
Penanganan pungli dan premanisme juga diperlukan untuk melindungi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya.
Ia mengatakan kondisi keamanan yang kondusif semakin penting seiring dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi di berbagai sektor strategis, seperti mineral, energi, pangan, dan manufaktur.
Hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka lapangan kerja. Untuk mendukung program tersebut, kata Kapolri, investasi perlu terus didorong dengan memastikan adanya kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan lingkungan usaha yang kondusif.
”
Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” katanya.
Kapolri menegaskan Polri berkomitmen menjaga kawasan industri dan memberikan perlindungan terhadap seluruh aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan.
”
Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kapolri mengingatkan perusahaan agar menaati regulasi dan memenuhi hak-hak pekerja. Menurut dia, kepastian berusaha harus berjalan beriringan dengan terciptanya hubungan industrial yang adil.
Dengan keamanan yang terjaga dan hak pekerja yang terlindungi, kegiatan industri diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi perusahaan, tenaga kerja, serta perekonomian nasional.
Editor : Usmin
