Bengkulu— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian mendapat warisan utang daerah sebesar Rp353 miliar dari era pemerintahan sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, saat menjelaskan kondisi keuangan daerah serta arah kebijakan pembangunan Pemprov Bengkulu.
Tommy menjelaskan, dari total kewajiban tersebut, sekitar Rp254 miliar merupakan Dana Bagi Hasil (DBH). Kemudian terdapat utang rumah sakit sekitar Rp89 miliar dan utang kepada pihak ketiga sekitar Rp6 miliar.
“Pemerintahan Helmi-Mian diwarisi total utang sekitar Rp353 miliar. Di antaranya DBH Rp254 miliar, utang rumah sakit Rp89 miliar dan utang pihak ketiga sekitar Rp6 miliar,” ujar Tommy, Rabu (9/9/2926).
Menurut Tommy, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintahan saat ini.
Terlebih, Pemprov Bengkulu juga menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas anggaran hampir Rp400 miliar, serta penerapan opsen pajak yang berdampak terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Bengkulu.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Bengkulu disebut tetap melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang diwariskan sekaligus mempertahankan program pembangunan yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Salah satunya melalui pembayaran secara bertahap terhadap utang DBH tahun 2024. Tommy menyebut, Pemprov Bengkulu telah membayarkan sekitar Rp57 miliar pada 2025.
“Walaupun ada efisiensi, anggaran Pemprov dipangkas hampir Rp400 miliar dan ada opsen pajak yang mengakibatkan PAD menurun, kita tetap mencicil utang DBH 2024. Sudah dibayar sekitar Rp57 miliar,” jelasnya.
*Rp953 Miliar untuk Jalan dan Jembatan*
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Tommy mengatakan arah kebijakan pembangunan pada era Helmi-Mian lebih diarahkan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk sektor infrastruktur, Pemprov Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp953 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
Selain infrastruktur, Pemprov Bengkulu juga melakukan pengadaan sekitar 130 unit ambulans serta rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit M. Yunus (RSMY), termasuk ruang poli dan ruang Fatmawati.
“Di era Helmi-Mian, anggaran lebih difokuskan untuk membantu rakyat. Ada pembangunan jalan dan jembatan, pengadaan ambulans, serta pembangunan fasilitas kesehatan,” kata Tommy.
Tommy juga menyinggung kondisi pembangunan pada pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, meskipun terdapat kewajiban yang kemudian diwariskan kepada pemerintahan Helmi-Mian, pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat dinilai belum optimal.
“Walaupun di era pemerintahan sebelumnya belum ada kebijakan opsen dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur tidak optimal, tidak membeli ambulans untuk desa, gedung di RSMY tidak termanfaatkan dengan baik. Anggaran banyak yang tidak diperuntukkan langsung kepada rakyat,” ujarnya.
Pinjaman di BJB Rp750 Miliar
Sementara itu, Pemprov Bengkulu saat ini mengusulkan pinjaman daerah sebesar Rp750 miliar kepada Bank BJB.
Tommy menegaskan, pinjaman tersebut direncanakan khusus untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang dinilai dapat menunjang aktivitas serta perekonomian masyarakat.
“Pinjaman Rp750 miliar ini akan difokuskan untuk membangun jalan dan jembatan untuk menunjang perekonomian masyarakat, bukan untuk yang lain,” tegasnya.
Usulan pinjaman tersebut telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu dan selanjutnya akan dibahas bersama dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah serta ketentuan dan kaidah yang berlaku.
Pembahasan tersebut nantinya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan antara pihak eksekutif dan legislatif sebelum pinjaman tersebut dapat direalisasikan.
“Usulannya sudah dimasukkan ke DPRD Provinsi Bengkulu dan akan dibahas lebih lanjut,” pungkas Tommy.
