Jakarta- Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dyah Murtiningsih memaparkan capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2023 mencapai seluas 179.000 hektare dan khusus rehabilitasi mangrove mencapai seluas 6.010 hektare, baik berada di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Capaian tersebut, katanya diraih dengan berbagai skema dan dari berbagai sumber pembiayaan, seperti APBN, APBD, swasta, swadaya masyarakat. Hal itu disebutnya patut disyukuri karena sepanjang tahun 2023 Indonesia menghadapi fenomena el nino yang menyebabkan musim kemarau yang panjang dan bergesernya musim penghujan.
“Dalam konteks pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan dalam kerangka pendekatan lanskap hulu–hilir DAS dengan berlandaskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial”, kata Direktur PDASRH Kementerian LHK, Dyah Murtiningsih seperti dilasir dari laman PPID Kementerian LHK, Senin (1/1/2024).
Ia mengatakan, dukungan penyediaan bibit untuk kegiatan RHL berasal dari 54 persemaian permanen, 6 pusat persemaian skala besar, dan kegiatan pembibitan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah penyediaan bibit yang berasal dari persemaian tersebut mencapai 37,8 juta batang dan ditambah 5,15 juta batang berasal dari bibit produktif.
Saat ini, kata Dyah masih dalam proses pembangunan 3 (tiga) pusat persemaian skala besar di Liang Anggang, Kalimantan Selatan, Kemampo, Sumatera Selatan, dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat(NTB). Pembangunan pusat persemaian dimaksud dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
Selain dukungan penyediaan bibit, hal yang tidak kalah penting dalam RHL adalah aspek perencanaan, dimana Dirjen PDASRH menyampaikan bahwa sekarang ini sudah tersedia Rencana Umum (RU) RHL DAS yang didetailkan ke dalam Rencana Tahunan (RTn) RHL DAS di masing-masing pemangku dan pengelola kawasan.
“Rencana Umum RHL DAS ini sudah mempertimbangkan parameter lahan kritis, daerah rawan bencana, kekritisan resapan air, dan DAS prioritas,” tambah Dyah. Sementara itu, khusus untuk rehabilitasi mangrove telah menggunakan Peta Mangrove Nasional yang direview secara berkala dan mengacu pada Road Map Mangrove 2021–2030.
Dalam pelaksanaan RHL di tingkat tapak, juga telah dilakukan dengan skema swakelola yang menitikberatkan pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keberlanjutan pasca RHL juga menjadi perhatian dengan mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), buah-buahan, dan jenis unggulan lokal yang dapat memberikan nilai dan manfaat ekonomi kepada masyarakat pada saat pemanenan.
“Jenis komoditas tanaman RHL yang menarik minat masyarakat dan dapat terserap pasar menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan RHL,” tambah Dyah. Guna memastikan dan meningkat akuntabilitas pelaksanaan RHL, Dirjen PDASRH menjelaskan bahwa semenjak 2022 telah diterapkan geotagging dan drone mapping. Geotagging dan drone mapping tersebut merupakan salah satu cara untuk memastikan setiap bibit yang ditanam tergeoreferensi secara spasial dan dapat dipantau perkembangannya.
Kedepannya Dyah menyebut akan dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan up to date untuk meramu itu semua, tidak hanya untuk RHL akan tetapi seluruh intervensi pengelolaan DAS secara umum. “Semua kegiatan RHL tidak akan tuntas apabila hanya dilakukan oleh pemerintah, Karena itu, kolaborasi semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta dan masyarakat tentunya perlu terus ditingkatkan.” ujarnya.
Dukungan internasional juga menjadi salah satu aspek yang perlu terus didorong meningkatkan upaya RHL yang telah dilakukan selama ini. Inisiasi yang akan dikembangkan di antaranya adalah World Mangrove Center–Bali Grand Park (WMC-BGP) yang akan menjadi sebuah hub/penghubung bagi semua kerja sama luar negeri, khususnya yang terkait dengan pengelolaan mangrove.
Dimana sudah teridentifikasi kerjasama mangrove dengan Jepang, Korea, Jerman, UAE dan World Bank. Dirjen PDASRH pun menyampaikan bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 ini, akan dilakukan penanaman pohon serentak di seluruh provinsi guna memanfaatkan musim penghujan di 2023 dan 2024.
“Penanaman serentak ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dan dlorkestrasi oleh Menteri LHK. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan dan sekaligus percepatan RHL guna meningkatkan tutupan lahan dan meningkatkan cadangan karbon, serta peneguhan komitmen pemerintah untuk memenuhi target NDC dan FoLU net sink 2030,” pungkasnya.(PPID LHK/min)
