Bengkulu- Sejumlah daerah di Provinsi Bengkulu dalam kondisi kebingungan sejak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja di APBN dan APBD.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri menjelaskan di daerahnya yang paling terdampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Dinas PUPR yang paling terdampak, dari anggaran sekitar Rp 60 miliar – Rp 70 miliar, setelah refokusing menjadi Rp 0, baik DAU maupun DAK-nya,” kata Fepi Suheri usai memimpin rapat paripurna penetapan bupati dan wakil terpilih, Jumat (7/2/2025).
Refokusing anggaran menurut dia sangat berdampak dalam pembangunan infrastruktur. Apalagi bila berkaca dari Kabupaten Bengkulu Tengah dengan PAD (pendapatan asli daerah) dan DBH (dana bagi hasil) sangat kecil.
“Kita sama-sama lihat bagaimana kondisi jalan, infrastruktur lain di Bengkulu Tengah sangat buruk. Kalau DAK dan DAU Dinas PUPR Rp 0 maka bisa bangun apa?” Jelas Fepi.
Ditekankannya, kondisi miris akibat infrastruktur buruk terus terjadi di Bengkulu Tengah. Menurutnya masih banyak warga desa harus berenang untuk menyebrangi sungai ke perkebunan karena jembatan tidak ada.
Masih banyak jalan yang hancur yang membuat ekonomi warga terganggun. “Ini perjuangan berat yang harus dipecahkan,” tutupnya.
Bupati Terpilih Terdampak
Lebih jauh ia jelaskan bila tidak ada jalan keluar terhadap kondisi ini Fepi memastikan bupati terpilih yang baru akan berdampak. “Janji politik bupati baru yakni pembangunan infrastruktur dan jalan mulus. Apabila kondisi keuangan seperti ini. Maka dipastikan janji itu tidak akan bisa terealisasi,” ungkapnya.
Ia mengatakan ke depan DPRD dan bupati akan mencari jalan keluar atas kondisi keuangan yang tidak berpihak pada perbaikan infrastruktur daerah. “Kami akan cari cara dengan bupati baru seperti apa mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Sementara itu Bupati terpilih Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto menjelaskan dirinya bersama wakil dan DPRD akan komitmen menjalankan janji politik yang pernah ditawarkan saat Pilkada.
“Kerja keras untuk memenuhi janji politik. Perbaikan jalan mulus, pembagian seragam sekolah gratis, pupuk gratis, perbaikan wajah ibukota kabupaten, kesehatan gratis, harus dilakukan,” demikian Rachmat Riyanto.
Reporter : FIR
Editor : Usmin
