Bengkulu-Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu menggelar rapat evaluasi sementara terkait Tools Mandiri kabupaten dan kota pangan aman (KKPA) untuk menilai sejauh mana kesiapan Kota Bengkulu untuk mengikuti penjurian nasional program keamanan pangan.
Kepala BPOM Bengkulu, Yogi Abaso Mataram, di Bengkulu, pekan ini menjelaskan, KKPA merupakan instrumen penilaian internal yang dirancang BPOM untuk mengukur efektivitas program pangan aman di daerah.
Hasil sementara menunjukkan Kota Bengkulu meraih skor 57, masih terpaut tipis dari ambang batas minimal 60 poin untuk bisa maju ke tahap penilaian nasional.
“Kami berharap Kota Bengkulu bisa segera menuntaskan catatan yang masih ada. Potensinya besar, asalkan semua pihak bergerak cepat. Apalagi Bengkulu punya peluang dikenal sebagai kota dengan pangan aman dan berkualitas,” kata Yogi.
Rapat evaluasi turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan dan Pertanian, DPMPTSP, hingga Dinas Kominfo Kota Bengkulu. Menurut Yogi, keterlibatan lintas sektor mutlak diperlukan karena BPOM tidak bisa bekerja sendiri.
Beberapa capaian mendapat apresiasi, seperti pelayanan publik di DPMPTSP yang dinilai lengkap dan transparan. Namun, masih ada pekerjaan rumah, di antaranya perlunya Surat Edaran Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa), penyempurnaan data anggaran, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
Yogi menegaskan catatan tersebut bersifat teknis, tetapi sangat menentukan skor akhir. Tenggat waktu perbaikan diberikan hingga 22 September 2025. “Koordinasi dengan Pemkot Bengkulu sudah baik, tinggal dipacu menjelang penilaian nasional. Dengan kerja sama lintas sektor, kami optimis Bengkulu bisa bersaing di tingkat nasional,” tegasnya.
Rapat evaluasi ini menghasilkan komitmen bersama seluruh OPD dan pemangku kepentingan untuk segera menindaklanjuti catatan yang ada. Langkah cepat melengkapi data dukung diharapkan menjadi kunci agar Kota Bengkulu masuk dalam daftar penilaian eksternal yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis lainnya.
Editor : Usmin
