Jakarta– Bank Indonesia (BI) mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) di daerah untuk meningkatkan efisiensi transaksi, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan digitalisasi ekonomi daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, dan potensi masing-masing wilayah. Langkah tersebut membutuhkan penguatan talenta, inovasi, ekosistem digital, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu disampaikan Ricky saat membuka Casual Talk bertajuk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9)/2026.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ricky.
94,9 Persen Pemda Masuk Kategori Digital
Perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menunjukkan tren positif. Hingga Semester I/2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9% telah masuk kategori digital dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Digitalisasi tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi pemerintah sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah juga terus diperluas. Saat ini, instrumen tersebut telah digunakan oleh 60 kementerian/lembaga dan 304 pemerintah daerah.
Di sisi lain, perluasan penggunaan QRIS, termasuk QRIS TAP, turut mendorong transaksi nontunai pada layanan publik dan aktivitas ekonomi di daerah.
BI juga terus mendorong digitalisasi melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Inovasi sistem pembayaran diharapkan dapat mendukung formalisasi aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan penerimaan dan belanja pemerintah daerah.
Penguatan P2DD
Penguatan digitalisasi daerah dilakukan melalui sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD), memperluas digitalisasi transaksi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendapatan daerah, dan belanja nontunai.
Implementasinya melibatkan pemerintah daerah, BPD, BI, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026, BI juga memberikan penghargaan Championship P2DD kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam digitalisasi transaksi dan pelayanan publik. Penghargaan juga diberikan kepada para pemenang program KATALIS P2DD x DIGDAYA.
Ricky menegaskan BI bersama 46 Kantor Perwakilan BI akan terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat digitalisasi daerah agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.
Menurut dia, digitalisasi tidak cukup hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga harus mampu menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan peluang ekonomi digital, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026 di JICC Jakarta. Agenda tersebut mencakup penguatan sinergi nasional, pengembangan talenta dan inovasi digital, serta penguatan konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara (***.)
