Bengkulu Tengah– Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah meluncurkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Durian Demang, Selasa (13/10/2026).
Program ini memperluas fungsi Posyandu, yang sebelumnya berfokus pada kesehatan, menjadi wadah pendataan kebutuhan dan pengaduan masyarakat di enam bidang pelayanan dasar.
Peluncuran tersebut dihadiri Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto, Wakil Bupati Tarmizi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu Ersan Syahfiri, Ketua Tim Pendamping Posyandu Damarini Rachmat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, dan kader Posyandu.
Bupati Rachmat Riyanto mengatakan, Posyandu 6 SPM menjadi salah satu upaya memperkuat pelayanan publik di tingkat desa. Melalui program ini, kader Posyandu diharapkan dapat menghimpun berbagai kebutuhan dan keluhan masyarakat untuk diteruskan kepada perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Enam bidang yang menjadi fokus pelayanan meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
“Kalau dulu Posyandu lebih berfokus pada pelayanan kesehatan, sekarang perannya semakin luas. Saya berharap para kader Posyandu dapat menjadi mata dan telinga pemerintah daerah dalam menerima berbagai masukan dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disinkronkan dengan OPD terkait,” ujar Rachmat.
Ia menegaskan, data kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui Posyandu harus menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.
OPD terkait diharapkan dapat menyesuaikan program dan kegiatan dengan kebutuhan yang telah didata dan diverifikasi.
Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi diharapkan semakin kuat sehingga program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu Ersan Syahfiri mengapresiasi penerapan Posyandu 6 SPM di Bengkulu Tengah.
Menurut dia, program tersebut dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus membantu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi warga di desa.
Ersan menjelaskan, data yang dihimpun kader akan dirangkum menjadi data induk, kemudian dikoordinasikan dengan OPD teknis untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Ia mengingatkan, proses pendataan harus diikuti koordinasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Dengan begitu, data yang terkumpul tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan.
Sementara itu, Ketua Tim Pendamping Posyandu Damarini Rachmat berharap seluruh desa di Bengkulu Tengah segera menerapkan Posyandu 6 SPM.
Peluncuran di Desa Durian Demang merupakan langkah awal sebelum program tersebut diperluas ke seluruh desa.
Damarini mengatakan, kader Posyandu bertugas menghimpun informasi berdasarkan kebutuhan dan keluhan warga, kemudian memverifikasi kebenarannya sebelum disampaikan kepada OPD terkait.
“Data yang masuk harus benar-benar berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar informasi yang belum terverifikasi. Karena itu, setiap keluhan masyarakat akan diperiksa terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada OPD terkait,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar aktif menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Data tersebut akan menjadi bahan perencanaan program pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Damarini, salah satu tantangan penerapan Posyandu 6 SPM adalah mengubah pemahaman masyarakat yang selama ini mengenal Posyandu hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
Peluncuran Posyandu 6 SPM ditandai dengan pemukulan dol secara bersama-sama oleh Bupati Bengkulu Tengah dan para tamu undangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dan bantuan sosial.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap program ini dapat meningkatkan akurasi pendataan kebutuhan warga serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan desa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Editor : Usmin
