Banda Aceh-Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur TNI–Polri terus mengerahkan upaya maksimal untuk mempercepat penanganan banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dalam fase tanggap darurat kedua ini, operasi darurat diperluas tidak hanya pada pencarian dan penyelamatan, tetapi juga pemulihan akses, percepatan distribusi logistik, hingga penataan ulang lokasi pengungsian agar layanan dasar mencapai hampir satu juta warga terdampak.
Demikian diungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari saat konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center Penanggulangan Bencana Kemkomdigi di Banda Aceh, Jumat (12/12/2025).
Muhari menegaskan, seluruh operasi dilakukan secara 24 jam, dengan prioritas membuka akses wilayah terisolasi, mempercepat pembangunan jembatan vital, dan memastikan logistik tersalurkan tanpa hambatan, termasuk melalui kombinasi jalur udara dan darat.
“Respons pemerintah harus lebih cepat daripada dinamika bencana,” tegasnya, menggambarkan tekad pemerintah untuk memastikan bantuan menjangkau seluruh penyintas di tiga provinsi tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Abdul Muhari menyampaikan jumlah korban meninggal dunia di tiga provinsi hingga 12 Desember 2025 tercatat 995 jiwa. Namun, ia menegaskan bahwa angka ini berpotensi menurun karena pemerintah daerah sedang melakukan verifikasi ulang berbasis catatan sipil kecamatan.
“Beberapa jasad yang ditemukan ternyata berasal dari area pemakaman dan bukan korban bencana. Setelah verifikasi identitas, data akan disesuaikan,” jelasnya. Proses validasi pun dilakukan by name by address, melibatkan Dinas Kependudukan, catatan sipil, serta posko kecamatan. Sementara populasi pengungsi tetap di angka 884.800 jiwa, tersebar di ratusan titik pengungsian.
Distribusi Logistik Diperkuat
BNPB memastikan distribusi logistik dan layanan dasar bagi warga terdampak terus dipacu, terutama di wilayah Aceh yang mengalami hambatan akses.
Pada Jumat (12/12/2025), delapan sorti udara dikerahkan menuju kantong-kantong pengungsi, meski cuaca sempat memburuk. Salah satu sorti mendarat di Bandara Rembele untuk mengirim bantuan pangan, sementara 20 ton beras Bulog digeser melalui koordinasi Posko Lanud Sultan Iskandar Muda.
Distribusi darat juga berjalan paralel dengan tujuan Nagan Raya, Aceh Selatan, Bireuen, dan Pidie Jaya. Setiap truk membawa muatan 1,5–3 ton logistik, berfokus pada pangan, air bersih, selimut, dan perlengkapan keluarga. Pemerintah mempercepat pembangunan empat jembatan yang menjadi jalur vital penyambung akses warga dan distribusi logistik.
Progres di Aceh meliputi Jembatan Teupin Reudup (Bireuen–Lhokseumawe) mencapai 89%, Jembatan Teupin Mane (Bireuen–Takengon) 88%, Jembatan Kutablang (akses utama Bireuen–Lhokseumawe). Sementara Jembatan Jerata memasuki tahap awal perbaikan.
Sementara di wilayah Sumatra Barat dan Sumatra Utara perbaikan jembatan menunjukkan kemajuan signifikan. Misalnya Jembatan Sikabau (Pasaman Barat) yang 100 persen, dan sudah dapat dilalui. Kemudian Jembatan Bawah Kubang (Solok) telah 95 persen dan ditargetkan selesai hari ini. Terakhir Jembatan Lantai Batu (Solok) yang ditargetkan berfungsi besok, Sabtu (13/12/2025).
Di Sumatera Utara, kini wilayah Tapanuli Raya dan Kota Sibolga berada pada fase 97-100 persen pemulihan akses. Abdul Muhari menegaskan bahwa percepatan infrastruktur ini krusial untuk memulihkan mobilitas barang, layanan kesehatan, dan akses evakuasi. Pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait terus bersinergi untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa jeda.
Penataan Pengungsian
BNPB juga menargetkan pengungsi tidak lagi terpencar agar layanan dasar lebih mudah terdistribusi. Di Aceh Tamiang, alokasi bantuan meliputi 30 tenda peleton (8 sudah tergelar), 984 tenda keluarga (664 sudah tergelar di 12 kecamatan). Lokasi penggelaran tenda mencakup Rantau, Kejuruan Muda, Karang Baru, Kota Kuala Simpang, Sekerak, Tenggulun, dan Bandar Pusaka.
Dalam 1–2 minggu ke depan, semua tenda terpadu juga akan dilengkapi dengan dapur umum mobile dan stasioner, layanan kesehatan, toilet portable dan MCK, serta fasilitas sanitasi terstandar. “Tim bekerja 24 jam penuh. Target kami, tenda terpadu, dapur umum, dan layanan pendukung dapat berfungsi secepat mungkin,” ujar Abdul Muhari.
Fase tanggap darurat kedua ini menekankan tiga prioritas, pertama pemutakhiran data korban secara akurat dan transparan, kedua percepatan pemulihan akses dan logistik dan ketiga, penataan pengungsian dengan fasilitas layanan lengkap.
Pemerintah pun memastikan seluruh operasi dilakukan terpadu lintas kementerian, TNI–Polri, pemerintah daerah, dan relawan di lapangan. “Fokus kami adalah percepatan dan kepastian layanan bagi hampir satu juta warga terdampak. Tidak ada jeda dalam operasi ini,” tutup Muhari.
Editor : Usmin
