Melawan Perusakan, Menyelamatkan Kehidupan Rakyat Pesisir Barat Sumatera

oleh -103 Dilihat

BENGKULU, HARAPAN BARU – Di pesisir Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Bengkulu, ratusan ribu pohon cemara laut tumbuh berjajar membentuk benteng hijau. Rimbunnya pepohonan di kawasan seluas 32 hektare itu menjadi pelindung alami dari terpaan angin dan gelombang Samudera Hindia.

Kawasan yang dikenal dengan nama Cemoro Sewu itu kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan abrasi, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat, baik dari Kabupaten Seluma maupun daerah lain.

Perubahan tersebut dirasakan langsung oleh Mahmudi, pelopor gerakan penanaman cemara laut sekaligus Ketua Kelompok Tani Hutan Sehati Desa Kungkai Baru.

“Kalau dulu tempat ini panas sekali. Dengan adanya pohon cemara ini sekarang sudah sejuk,” kata Mahmudi.

Namun, di balik rimbunnya pepohonan itu, tersimpan kisah panjang perjuangan warga menghadapi kerusakan lingkungan pesisir.

Puluhan tahun silam, abrasi menggerus daratan dan mengancam permukiman serta kebun warga. Jarak antara bibir pantai dan permukiman bahkan hanya tersisa sekitar 50 meter.

Kondisi semakin sulit ketika kemarau panjang melanda pada 1997. Selama kurang lebih delapan bulan, hawa panas dan uap air laut yang dibawa angin merusak tanaman, kebun, hingga ternak milik masyarakat. Situasi itu tidak terlepas dari hilangnya tanaman pelindung akibat pembukaan lahan besar-besaran pada 1996.

Ancaman tersebut mendorong Mahmudi bersama masyarakat untuk melakukan penghijauan. Mereka menyadari bahwa tanpa tanaman pelindung, abrasi akan semakin mendekati permukiman dan mengancam sumber penghidupan warga.

“Dari situ muncul kesadaran bahwa tempat ini perlu ada tanaman pelindung dan dihijaukan kembali. Akhirnya muncul gerakan tanam pohon cemara seribu batang. Makanya tempat ini dinamakan Cemoro Sewu, yang dalam bahasa Jawa artinya seribu cemara,” tuturnya.

Gerakan yang dimulai pada 1997 itu sepenuhnya mengandalkan swadaya masyarakat. Bibit cemara diperoleh dengan menyemai anakan yang tumbuh di sepanjang pantai, kemudian dipindahkan ke dalam polibag sebelum ditanam di lahan-lahan gundul.

Perjuangan tersebut tidak selalu mudah. Abrasi yang terus berlangsung, keterbatasan bibit, dan minimnya anggaran menjadi tantangan yang harus dihadapi warga.

Namun, mereka tidak menyerah. Ketika pohon rusak atau hilang akibat abrasi, penanaman kembali dilakukan.

“Kalau kesulitannya banyak, mulai dari abrasi yang terjadi terus-menerus dan kita kesulitan bibit, anggaran juga minim. Tapi kita tidak menyerah. Kalau ada abrasi, tanam lagi dan semai lagi. Karena tanaman itu penghasil oksigen,” ujar Mahmudi.

Upaya penghijauan terus berlanjut. Setiap empat bulan, masyarakat menanam sekitar 400 hingga 500 batang cemara laut. Bagi warga, menjaga kawasan tersebut bukan sekadar mempertahankan keindahan pantai, melainkan melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.

Hasilnya mulai dirasakan. Selain kawasan pantai menjadi lebih teduh dan menarik dikunjungi, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi. Sektor perikanan turut berkembang dengan hasil tangkapan berupa udang, ikan, dan kepiting.

“Melalui program ini, kami dan warga tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mendapatkan edukasi terkait perikanan. Ada udang, ikan, dan kepiting. Selain itu, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung terhadap kepedulian lingkungan, apalagi sekarang sedang gencar dibicarakan soal perubahan iklim,” kata Mahmudi.

Menjaga Laut dengan Kearifan Lokal

Perjuangan menjaga ekosistem pesisir tidak hanya berlangsung di Bengkulu. Di Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat, masyarakat juga berupaya mempertahankan kelestarian laut di tengah tekanan aktivitas industri dan praktik penangkapan ikan yang merusak.

Kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih yang mulai beroperasi pada 2013 menjadi salah satu persoalan yang disoroti masyarakat. Nelayan bagan, nelayan pancing, dan pembudidaya ikan di Teluk Kabung Tengah menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan pesisir.

Padahal, masyarakat setempat memiliki tradisi konservasi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nelayan di kawasan Bungus dan Teluk Kabung mengenal kelembagaan adat bernama Urang Tuo Pasia.

Lembaga adat ini berperan mengatur ruang tangkap, menyelesaikan perselisihan antar nelayan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut.

Aturan adat tersebut melarang penggunaan racun dan alat tangkap yang merusak ekosistem. Pelanggaran dapat ditindak melalui mekanisme pelaporan, teguran, hingga sanksi denda.

Semangat menjaga lingkungan juga diwujudkan melalui aksi bersih pantai di Pantai Pasir Putih, Teluk Kabung, pada 2025. Kegiatan yang melibatkan lebih dari 70 peserta, termasuk nelayan dan komunitas lokal, berhasil mengumpulkan sekitar 232,8 kilogram sampah.

Sampah tersebut selanjutnya dikelola melalui Bank Sampah Sajameh.

Di sisi lain, penguatan kelompok nelayan Balik Saiyo di Teluk Kabung Tengah serta pengembangan budidaya ikan dan usaha alternatif menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Habib dari LBH Padang mengatakan, kesadaran nelayan untuk meninggalkan alat tangkap yang merusak mulai tumbuh. Sejumlah nelayan tidak lagi menggunakan pukat harimau maupun bahan peledak.

“Dalam penggunaan alat tangkap yang merusak, sejumlah nelayan tidak lagi menggunakannya, seperti pukat harimau dan bahan peledak,” kata Habib.

Menyelamatkan Penyu Hijau di Teluk Lampung

Persoalan lain muncul di pesisir Desa Tarahan, Lampung. Kawasan ini merupakan salah satu pintu menuju ekosistem perairan Teluk Lampung yang menjadi habitat sekaligus jalur lintasan penyu hijau, satwa laut yang dilindungi.

Keberadaan penyu hijau menghadapi berbagai ancaman, mulai dari pencemaran perairan akibat aktivitas industri hingga penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Febri dari Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) mengatakan, banyak penyu hijau di kawasan Teluk Lampung dan perairan sekitar pulau-pulau kecil ditemukan mati akibat terjerat jaring trawl maupun sampah alat tangkap yang terbengkalai di laut.

Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya mengancam kelangsungan hidup penyu, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan.

“Dampak dari pencemaran limbah dan juga alat tangkap tidak ramah lingkungan bukan hanya penyu, tetapi juga ekosistem lainnya. Kita bersama masyarakat terus melakukan pengawasan agar kerusakan ini tidak terus terjadi,” ujar Febri.

Untuk memperkuat perlindungan kawasan laut, YKWS mendorong pembentukan kembali Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Desa Tarahan.

Sebelumnya, kelompok pengawasan masyarakat pernah dibentuk sekitar 10 tahun lalu. Namun, keberadaannya perlu diperkuat kembali agar pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan dan pelanggaran di wilayah perairan dapat berjalan lebih efektif.

Pokmaswas diharapkan dapat mendampingi nelayan dalam menerapkan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan sekaligus membantu mengawasi wilayah tangkap.

“Kita mulai menginisiasi terbentuknya Pokmaswas. Harapannya, terbentuknya satu kelompok pengawas ini bisa menjadi contoh bagi desa lainnya dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan,” kata Febri.

Nelayan Sibolga Melawan Pukat Harimau

Di Sibolga, Sumatera Utara, persoalan penggunaan pukat trawl atau pukat harimau masih menjadi sumber keresahan nelayan tradisional.

Penggunaan alat tangkap tersebut dinilai mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Jaring berukuran besar yang menyapu dasar perairan berpotensi merusak terumbu karang, mengganggu habitat ikan, dan mengurangi ketersediaan sumber daya perikanan.

Dampaknya dirasakan nelayan tradisional di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ruang tangkap yang semakin terganggu membuat mereka harus menghadapi persaingan dengan kapal-kapal berukuran besar.

Penolakan terhadap pukat harimau telah disuarakan melalui berbagai cara. Nelayan memasang spanduk di sejumlah titik pesisir, menggelar aksi protes, serta menyampaikan pengaduan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD.

Namun, hingga kini para nelayan menilai belum ada tindakan nyata yang mampu menghentikan praktik tersebut.

Kondisi ini memunculkan kekecewaan karena aktivitas kapal pukat trawl masih berlangsung, sementara nelayan kecil harus menanggung dampak kerusakan lingkungan dan berkurangnya ruang tangkap.

Mereka berharap pemerintah dan aparat terkait mengambil langkah tegas agar penggunaan pukat harimau di perairan Sibolga dan sekitarnya dapat dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pesisir Barat Sumatera di Tengah Ancaman Krisis Iklim

Berbagai persoalan di Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, hingga Sumatera Utara memperlihatkan tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir barat Sumatera. Mereka tidak hanya berhadapan dengan ancaman perubahan iklim, tetapi juga tekanan aktivitas industri dan praktik eksploitasi sumber daya laut.

Dengan panjang garis pantai sekitar 1.700 kilometer, kawasan pesisir barat Sumatera memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Abrasi, penyempitan daratan, dan perubahan kondisi perairan menjadi ancaman bagi permukiman serta sumber penghidupan masyarakat.

Dalam naskah kajian lingkungan yang menjadi latar persoalan ini, laju abrasi di sejumlah kawasan pesisir disebut mencapai 1 hingga 4 meter per tahun. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena banyak permukiman dan lahan produktif masyarakat berada tidak jauh dari garis pantai.

Selain faktor alam, aktivitas manusia turut menjadi perhatian. Operasional industri, termasuk PLTU berbahan bakar batu bara, disoroti karena berpotensi menambah tekanan terhadap lingkungan pesisir. Aktivitas bongkar muat, penanganan material batu bara, serta kemungkinan pencemaran perairan membutuhkan pengawasan ketat.

Di sisi lain, penggunaan alat tangkap yang merusak dan aktivitas kapal besar yang memasuki wilayah tangkap nelayan kecil memperbesar tekanan terhadap ekosistem laut.

Ketua Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, mengatakan masyarakat pesisir barat Sumatera berada di garis depan menghadapi ancaman krisis iklim. Namun, beban tersebut semakin berat ketika kerusakan lingkungan juga dipicu oleh aktivitas industri dan eksploitasi sumber daya laut.

Menurut dia, selama ini masyarakat di tingkat tapak justru menjadi pihak yang paling banyak menanggung risiko, sekaligus berupaya memulihkan lingkungan melalui gerakan swadaya.

” Pemerintah harus berhenti memberi karpet merah pada perusakan lingkungan, segera mengaudit operasi industri di kawasan pesisir, dan memulihkan hak hidup nelayan,” kata Ali Akbar.

Perjuangan Mahmudi bersama warga Kungkai Baru, gerakan konservasi masyarakat Teluk Kabung, upaya penyelamatan penyu di Tarahan, hingga penolakan nelayan Sibolga terhadap pukat harimau menunjukkan bahwa perlindungan pesisir membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Masyarakat telah memulai langkah penyelamatan dari lingkungan terdekat mereka. Namun, upaya tersebut tidak akan cukup jika tidak diikuti pengawasan industri, penegakan hukum terhadap praktik perikanan yang merusak, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

Sebab, menyelamatkan pesisir bukan semata-mata menjaga garis pantai dan ekosistem laut. Lebih dari itu, upaya tersebut adalah mempertahankan ruang hidup, sumber pangan, dan masa depan jutaan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada laut.

 

Editor. : Usmin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.