JAKARTA, HARAPAN BARU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kelembagaan industri pasar modal melalui peningkatan permodalan, tata kelola, dan integritas perusahaan efek serta manajer investasi. Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192 perusahaan telah menyampaikan komitmen terkait pilihan kelompok kegiatan usaha.
Jumlah tersebut terdiri atas 107 perusahaan efek (PE) dan 85 manajer investasi (MI). Komitmen ini merupakan bagian dari reformasi pasar modal untuk membangun industri yang lebih sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing.
OJK menyatakan, penguatan kelembagaan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan perlindungan investor serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap pasar modal Indonesia.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.
Melalui kedua peraturan tersebut, OJK mendorong peningkatan permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian, kepengurusan, tata kelola, serta manajemen risiko perusahaan. Penguatan ini diharapkan dapat memastikan kemampuan setiap perusahaan sejalan dengan kompleksitas kegiatan usaha dan risiko yang dihadapi.
Dalam pengelompokan kegiatan usaha, perusahaan efek dibagi berdasarkan kategori Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU), sedangkan manajer investasi dikelompokkan dalam Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU).
Dari 107 perusahaan efek yang telah menyampaikan komitmen, sebanyak 74 perusahaan memilih PEKU 3, sebanyak 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan memilih PEKU 1.
Sementara itu, dari 85 manajer investasi, sebanyak 70 perusahaan memilih MIKU 2 dan 15 perusahaan memilih MIKU 1.
Penetapan kelompok tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk menentukan kegiatan usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan dan pemenuhan persyaratan masing-masing.
OJK memberikan masa transisi agar pelaku industri dapat melakukan penyesuaian secara bertahap. Pemenuhan seluruh persyaratan ditargetkan selesai hingga April 2029.
Selama masa transisi, OJK akan memantau perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan serta berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dukungan pemegang saham juga dinilai penting untuk memastikan kecukupan modal, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kemampuan operasional perusahaan agar proses transformasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum
Selain pembenahan kelembagaan, OJK meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah terulangnya pelanggaran.
OJK menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku industri yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pembinaan dan evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab pelanggaran serta memperkuat sistem pengendalian internal dan kepatuhan perusahaan.
Terhadap sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan perusahaan efek, OJK telah meminta perusahaan terkait melakukan sejumlah perbaikan. Langkah tersebut meliputi peningkatan pembinaan dan pengawasan pegawai, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal dan fungsi kepatuhan, serta evaluasi menyeluruh terhadap penyebab pelanggaran.
Perusahaan juga diwajibkan menyampaikan hasil evaluasi dan pelaksanaan langkah perbaikan kepada OJK.
Sementara dalam pengawasan manajer investasi, OJK memperkuat komunikasi dengan asosiasi industri serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan dan penerapan tata kelola yang baik.
OJK menilai pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi risiko pelanggaran berulang sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
Editor. : Usmin
