BENGKULU, HARAPAN BARU– Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memimpin penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/11/2026), tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah dan legislatif se-Provinsi Bengkulu.
Penandatanganan itu diikuti seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Helmi menegaskan, pakta integritas tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial atau berhenti pada penandatanganan dokumen.
Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dengan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Hari ini kita siap mengubah hal-hal buruk yang selama ini terjadi di Provinsi Bengkulu, terutama terkait kepala daerah yang tersandung persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Kita ingin ke depan pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan berintegritas,” kata Helmi.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurut Helmi, masyarakat berhak mengetahui penggunaan uang negara sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini jangan hanya menjadi seremonial. Kita ingin pemerintahan yang terbuka, terutama dalam persoalan anggaran. Masyarakat harus bisa mengetahui dan melihat bagaimana anggaran dikelola. Tidak boleh ada permainan KKN, apalagi korupsi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Helmi mengingatkan, setiap rupiah anggaran negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.
Karena itu, seluruh penyelenggara pemerintahan harus menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andi Purwana mengatakan, pakta integritas merupakan bentuk pertanggungjawaban moral para penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
Ia meminta seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan kepala OPD menjadikan penandatanganan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mencegah tindak pidana korupsi.
“Komitmen Pakta Integritas yang nantinya ditandatangani oleh seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh kepala OPD merupakan komitmen Bapak dan Ibu kepada masyarakat dan juga kepada Sang Pencipta. Jadikan momentum ini sebagai sesuatu yang sakral agar kita semua senantiasa menjaga diri dan terhindar dari proses hukum, khususnya tindak pidana korupsi,” kata Andi.
Menurut dia, komitmen antikorupsi harus diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan hanya dituangkan dalam dokumen resmi.
“Acara ini kami selenggarakan agar dapat terus menekankan dan mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu menjaga komitmen sesuai dengan apa yang nantinya ditandatangani. Jangan sampai komitmen tersebut hanya tertulis di atas kertas, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu Tengku Zulkarnain, Andi Purwana, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, Pemprov Bengkulu berharap seluruh penyelenggara pemerintahan semakin memperkuat kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam menjalankan amanah.
Pengawasan masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
Editor. ; Usmin
