JAKARTA , HARAPAN BARU– Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri memperkuat sistem bantuan penyidikan berbasis digital untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penguatan tersebut diwujudkan melalui proyek perubahan bertajuk “Transformasi Peran Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Melalui Penguatan Sistem Pemberian Bantuan Penyidikan Guna Mendukung Implementasi KUHAP 2025”.
Program yang diinisiasi Kasubbagbinsis Bagbanops Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, AKBP Bagas Windigo, S.I.K., itu merupakan bagian dari persyaratan kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI/Rajawali Tahun 2026 di Pusdikmin Lemdiklat Polri.
Transformasi ini dilatarbelakangi besarnya cakupan tugas Biro Korwas PPNS dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan membina sekitar 18.278 personel PPNS yang tersebar di 42 kementerian, lembaga, dan badan di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, hasil Analisis Beban Kerja (ABK) menunjukkan keterbatasan jumlah personel Bagian Operasional (Bagbanops) dalam menangani puluhan ribu keluaran pekerjaan setiap tahun. Kondisi tersebut menuntut pembenahan tata kelola bantuan penyidikan agar lebih efektif, terintegrasi, dan akuntabel.
Melalui proyek perubahan yang dilaksanakan dalam tahap jangka pendek selama 60 hari, sejumlah capaian telah dihasilkan.
Pertama, penyusunan draf Peraturan Kabareskrim (Perkabareskrim) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tata cara pemberian bantuan penyidikan yang diselaraskan dengan ketentuan KUHAP 2025.
Kedua, pengembangan fitur bantuan penyidikan terintegrasi dalam aplikasi e-PPNS Presisi. Layanan digital ini dirancang untuk mempermudah verifikasi, pelacakan dokumen, serta pemberian otorisasi tindakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya paksa, secara waktu nyata (real-time).
Ketiga, sosialisasi dan diseminasi secara daring kepada 42 kementerian, lembaga, dan badan penyelenggara fungsi PPNS. Untuk mendukung penggunaan sistem, disiapkan pula buku panduan serta 26 judul video tutorial.
Pelaksanaan proyek perubahan ini mendapat dukungan pimpinan Bareskrim Polri, yakni Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H., sebagai sponsor, serta Kabagbanops Kombes Pol. Suryo Aji, S.I.K., sebagai mentor.
Pengembangan program juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kalangan akademisi.
Melalui penguatan sistem tersebut, Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri berharap koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS semakin efektif. Digitalisasi juga diharapkan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Pada akhirnya, sistem bantuan penyidikan yang terintegrasi diharapkan mampu mendorong tata kelola penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam implementasi KUHAP 2025.
Editorl. : Usmin
